Bisakah Kunjungan Presiden Duterte Momentum Perbaikan Situasi HAM ASEAN?

MERESPON kedatangan Presiden Rodrigo Duterte dari Filipina, Perwakilan Indonesia dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Hukuman Mati di ASEAN (CADPA) mendorong pertemuan harus dijadikan sebagai momentum untuk perbaikan kondisi hak asasi manusia (HAM) di kedua negara.

Koalisi mengutuk tindakan pembunuhan di luar peradilan (extra judicial killings) yang dilakukan oleh Presiden Duterte yang mengakibatkan lebih dari 3.000 orang menjadi korban. Juga, di Indonesia Presiden Joko Widodo kembali melakukan eksekusi mati.
Cara-cara penanganan kejahatan narkotika dengan melakukan pembunuhan di dalam dan di luar peradilan justru mengakibatkan persoalan kemanusiaan serius karena secara substansif esensi dari kedua kebijakan ini adalah penghilangan nyawa manusia yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Selain itu, Filipina bersama Indonesia merupakan dua negara di ASEAN yang selama ini menjadi motor dalam agenda-agenda pemajuan HAM di kawasan.

Praktik-praktik keji yang ditetapkan belakangan ini tentu dapat menjadi preseden buruk bagi negara-negara ASEAN lainnya. Hal itu mengingat tahun ini adalah tahun pertama komunitas ASEAN di mana integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya lebih ditingkatkan.

Filipina dan Indonesia adalah negara dengan jumlah pekerja migran terbanyak di ASEAN. Koalisi menyadari bahwa buruh migran perempuan, khususnya di sektor domestik, merupakan kelompok yang paling rentan untuk dieksploitasi baik oleh sindikat perdagangan orang maupun sindikat peredaran gelap narkotika di Filipina dan Indonesia.

Mary Jane Veloso, Merri Utami dan Rita Krisdiyanti adalah contoh konkret bagaimana wajah hukuman mati justru menyasar pada kelompok yang paling rentan yang seharusnya mendapat perlindungan dari kerja sama ASEAN.

Dengan pertemuan bilateral ini, Koalisi mendesak kedua pimpinan negara untuk mengevaluasi kebijakan masing-masing negara dalam upaya mengendalikan kejahatan, khususnya terhadap kejahatan narkotika. Dampak buruk dari adanya perang terhadap narkotika di Indonesia telah menyasar kurir-kurir dengan peran minim.

Sementara itu, sikap pemerintah Filipina yang mendorong adanya pembunuhan di luar peradilan bahkan telah memakan korban usia anak-anak dan mereka yang tidak terkait dengan narkotika sama sekali.

Koalisi mendukung upaya Indonesia dan Filipina untuk mengendalikan maraknya peredaran narkotika di kawasan ASEAN. Namun, dalam merespon persoalan tersebut, hukuman mati dan extra judicial killings secara ilmiah tidak terbukti mengurangi angka penggunaan dan kejahatan narkotika. Seharusnya kedua negara bersama-sama mengalihkan perhatiannya dari segala upaya yang sifatnya represif dan punitif kepada upaya-upaya pengurangan dampak buruk narkotika.

Koalisi dengan ini meminta Indonesia dan Filipina untuk lebih serius menghentikan kejahatan dan bukannya menghentikan kehidupan. (OL-4)