Hari-Hari Sepi Rapat Paripurna DPR Berlanjut

PROGRAM penghematan keuangan negara mengecualikan empat kementerian/lembaga dari pemangkasan anggaran. Salah satunya DPR. Sayangnya, anggaran yang tetap besar tidak diimbangi dengan disiplin anggota. Lobi-lobi untuk mencegah pemangkasan ditepis.

Rapat Paripurna DPR yang sepi peserta pada Selasa (6/9), kembali terjadi, kemarin (KAmis, 8/9). Anggota yang menandatangani kehadiran mencapai 305 orang. Namun, bila dihitung secara faktual, peserta yang menampakkan diri di ruang rapat tidak lebih dari 120 orang.

Mantan Ketua DPR ke-14 (2004-2009) Agung Laksono pernah mengeluhkan persoalan disiplin anggota dewan. Ia mencontohkannya pada saat rapat paripurna di HUT ke-71 DPR, Senin (29/8).

Undangan rapat menyebutkan acara dimulai pukul 09.00 WIB. Kenyataannya, rapat baru digelar pada 10.30 WIB dengan jumlah anggota yang hadir hanya 212 dari 560 anggota. Menurut Agung, kedisiplinan itu akan berdampak terhadap pencapaian target tugas pokok DPR, terutama pembahasan UU.

"Disiplinnya rendah. Ini saya kira masih perlu jadi perhatian. Harus diciptakan sistem dengan mekanisme sedemikian rupa sehingga membuat anggota dewan tertarik," saran Agung.

Kemalasan anggota DPR dalam menghadiri rapat yang sudah menjadi tugas mereka justru diganjar dengan keleluasaan untuk tidak mengencangkan ikat pinggang.

Seperti dikutip dari situs setkab.go.id, Presiden Jokowi, melalui Instruksi Presiden No 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, memerintahkan 85 kementerian/lembaga (K/L) untuk berhemat dalam rangka pelaksanaan APBN-P 2016.

Hanya 4 K/L yang tidak dipangkas anggarannya, yakni MPR, DPR, DPD, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam inpres disampaikan juga lampiran pagu anggaran DPR sebesar Rp4,722 triliun, MPR Rp768,254 miliar, dan DPD Rp801,155 miliar. Pada periode awal penerbitan inpres, Menkeu Sri Mulyani memang menyambangi ketiga lembaga perwakilan rakyat tersebut. Ia menjanjikan tidak memotong anggaran sosialisasi empat pilar MPR.

Di saat yang sama, Kementerian Pertahanan menjadi yang paling berhemat dengan pemangkasan Rp7,9 triliun. Lembaga-lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan, tidak luput pula dari kebijakan pemotongan anggaran.

Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi sempat menyoroti hal itu. Ia menyayangkan DPR terkesan tidak mencegah pemotongan anggaran yang dapat melemahkan pemberantasan korupsi.

"Jangan jangan, dengan diamnya sikap DPR ini, ternyata mereka senang dan gembira sekali dengan amputasi anggaran kepada lembaga KPK dan PPATK, lantaran akan lebih leluasa main-main proyek proyek APBN tanpa disadap oleh KPK," tandas Uchok.(Kim/P-1)