Mendagri Kritik Daerah Otonom yang Gagal Berkembang

MENDAGRI Tjahjo Kumolo mengakui saat ini sudah masuk sebanyak 213 usulan daerah dan masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru.

Padahal, membentuk daerah otonom baru tidaklah mudah dan banyak tantangan.

"Orang di daerah ternyata lebih senang jadi kepala tikus daripada berada di buntut gajah. Sudah jadi wakil kepala daerah di atas penduduk satu juta, lebih puas ingin jadi kepala daerah yang mungkin penduduknya hanya di bawah 12 ribu," kata dia saat menjadi pembicara kunci dalam simposium Smart City yang berlangsung di Gedung Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemarin.

Mendagri mencontohkan ada salah satu daerah otonom baru yang berusia empat tahun, tetapi belum mampu menentukan ibu kota kabupaten yang tepat.

"Menentukan ibu kota kabupaten yang tepat saja belum mampu, apalagi untuk mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan dengan benar," kata dia.

Sejauh ini, dalam upaya pembentukan provinsi dan kabupaten baru, tak jarang terjadi tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah yang dapat meningkatkan suhu politik lokal.

Terbentuknya daerah baru tersebut tidak lepas dari pengaruh demokratisasi dan desentralisasi yang terjadi di Indonesia.

Demokratisasi dan desentralisasi itu memberikan ruang lebih lebar bagi berbagai elemen masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Meski demikian, proses terbentuknya daerah baru sering menimbulkan konflik di antara berbagai kelompok masyarakat yang melibatkan elite lokal, baik secara vertikal maupun horizontal.

Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto, dalam kesempatan yang sama, mengatakan pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada persoalan pelayanan masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Menurutnya, hal itu tidak lepas dari proses evolusi global, yakni pergeseran masyarakat industri ke digital.

"Perkembangan informasi dan teknologi dalam dua dekade terakhir menghadapi perubahan radikal sehingga diperlukan inovasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi itu untuk masyarakat digital di perkotaan, yang menuntut pelayanan cepat dan murah." (AT/P-2)