Pembiayaan Partai Perlu Dinaikkan

PUSAT Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas meneliti soal pembenahan partai politik di delapan kota besar di Indonesia.

Salah satu poin yang menjadi perhatian yakni mayoritas responden berharap agar negara lebih berperan dalam pengelolaan keuangan partai politik.

Penelitian yang dilakukan tahun ini tersebut didasarkan pada pengumpulan data dengan metode kuesioner dengan 117 responden, yakni 42 responden (36%) peng­urus partai dan 75 responden (64%) merupakan aktivis, praktisi, serta ahli yang fokus terhadap demokrasi.

Peneliti Pusako Feri Amsari menyebutkan, dari sejumlah responden tersebut, 90% menyatakan perlunya agar parpol dibiayai negara.

Sebanyak 8% menolak pembiayaan parpol oleh negara, sedangkan 2% tidak menjawab.

“Alasannya ialah dengan menyubsidi parpol, keuangan parpol akan dapat dibatasi dan dijaga dari kemungkinan dominasi pengusaha dan pemilik modal dalam me­ngontrol parpol,” ujar Feri saat menyampaikan hasil penelitiannya dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara III di Bukittinggi, Sumatra Barat, kemarin.

Hal itu dengan catatan bahwa alokasi terbesar anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan politik anggota parpol, yakni 59% responden.

Sementara itu, 27% res­ponden menyatakan alokasi tersebut digunakan untuk penyelenggaraan kongres, musyawarah daerah, dan event suksesi parpol. Hanya 13% yang menyatakan sebaiknya itu digunakan untuk keperluan lain dan 1% tidak menjawab.

Dijelaskan Feri, tingginya pilihan pada alokasi pendidikan politik sesungguhnya didasarkan alasan selama ini kaderisasi parpol tidak berjalan baik karena minimnya anggaran sehingga membuka ruang suburnya oligarki dalam parpol.

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris menyebut pengelolaan parpol di Indonesia jauh dari ideal, dengan kompleksitas permasalahannya baik dalam konteks pengelolaan anggaran dan pola rekrutmen politik maupun sistemnya yang lebih mirip kaki lima.

“Partai cenderung menjadi beban bagi bangsa ini. Poblem parpol sangat kompleks. Partai dikelola seperti kaki lima,” ujar Syamsudin. (Mad/P-2)