Pemda tak Perlu lagi Takut Dikriminalisasi

MINIMNYA serapan anggaran yang salah satunya karena pemerintah daerah khawatir berurusan dengan hukum dijawab Kejaksaan Agung. Korps Adhiyaksa itu membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4) untuk mencegah kriminalisasi terhadap jajaran pemda.

"Akan segera diluncurkan, tinggal tekan kenop saja. Jadi, siapa pun kepala daerah yang akan melaksanakan program pembangunan, dipersilakan memanfaatkan tim itu sehingga tidak muncul lagi ungkapan bahwa kepala daerah ketakutan dan sebagainya. Kenapa harus takut, sejauh aturan dan ketentuan dipenuhi," ujar Jaksa Agung Prasetyo di Jakarta, kemarin.

Fungsi utama tim tersebut ialah melakukan pendampingan sehingga penyimpangan bisa dicegah sejak awal.

TP4, imbuh Prasetyo, tak akan segan melakukan penindakan jika selama pendampingan melihat adanya penyimpangan yang terus diulang oleh pemda.

Tim itu dibentuk sebagai respons atas permintaan Presiden Joko Widodo untuk mendampingi pemda dalam proses pembangunan.

Jokowi resah karena serapan anggaran oleh pemda minim.

Dari pos dana transfer daerah di APBN-P 2015 sebesar Rp389,3 triliun hingga Juli sebanyak Rp273,5 triliun masih mengendap di BPD.

Realisasi belanja APBD provinsi per 30 Juli berdasarkan data Kemendagri rata-rata 25,9%, sedangkan realisasi belanja APBD kabupaten/kota 24,6%.

Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengakui rendahnya penyerapan belanja modal salah satunya disebabkan banyak pejabat di dinas takut dianggap korupsi bila memajukan waktu pralelang proyek.

Untuk lebih mengoptimalkan serapan, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan bersikap tegas.

"DAK (dana alokasi khusus) 2016 ada kenaikan tajam karena dana transfer daerah dan dana desa lebih tinggi dari kementerian/lembaga. Makanya DAK 2016 akan dikaitkan dengan kinerja 2015. Kalau tidak terserap dengan benar, sisa banyak, kalau tidak dikerjakan sama sekali, ya DAK akan dipotong atau ditarik."

Minimnya serapan anggaran itu mengganggu jalannya pembangunan, termasuk di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Penggunaan dana APBD Lampung memasuki kuartal ketiga pun masih kurang dari 40% .