Visi Misi Budi Gunawan tidak Akan Diungkap ke Publik

SELURUH proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di Komisi I DPR dijalani secara tertutup.
Akses publik terhadap visi dan misi Budi dalam menakhodai badan intelijen serta pertimbangan DPR pun tidak akan diungkap. Namun, potensi kepentingan politis ditepis.

Mekanisme rapat tertutup yang digelar pada Rabu (7/9) pukul 10.00 WIB tersebut disepakati dalam rapat tertutup Komisi I DPR, pada Selasa (6/9) sore. Rapat internal itu dilakukan setelah rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah DPR memutuskan penunjukkan Komisi I DPR sebagai alat kelengkapan yang menggarap pencalonan Kepala BIN baru, pada siang harinya.

"Karena banyak hal-hal strategis yang berkaitan dengan intelijen yang memang tidak mungkin untuk dibuka (ke publik)," ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, di Jakarta, Selasa (6/9).

Ia sendiri menepis adanya kemungkinan saratnya muatan politis dalam proses tersebut. "Enggak ada (kepentingan poitik)," bantahnya. "Teknis intelijen itu kan enggak mungkin dibuka," imbuh anggota Fraksi PKS itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menambahkan, mekanisme uji kepatutan dan kelayakan yang disepakati terdiri dari beberapa tahap. Pertama, pemaparan visi dan misi Budi sebagai calon Kepala BIN. Itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan Komisi I DPR. Jika belum cukup puas, pihaknya akan melanjutkan pada sesi tanya-jawab tahap kedua.

"Selesai itu, rapat (internal), bagaimana pendapat-pendapat fraksi, kemudian diambil keputusan," imbuhnya.

Ia menggarisbawahi, keputusan uji kepatutan dan kelayakan itu bukan dalam bentuk persetujuan atau penolakan. Bentuknya, pertimbangan Komisi I DPR. Dalam rapat seusai proses uji itu, fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapatnya masing-masing untuk kemudian menjadi pertimbangan Komisi I DPR. Pertimbangan inipun jadi hak milik internal dan Budi sendiri.

"Ya enggak (dibuka) lah. Karena bisa jadi, misalnya, terkait upaya titik berat pada intelejen teroris. Ya memang begitu intel," ucap Hasanuddin. Namun demikian, pihaknya akan menggelar konferensi pers setelah semua proses itu dilakukan.

Kharis menimpali, pertimbangan Komisi I DPR itu akan langsung dilanjutkan kepada pimpinan DPR untuk dibahas di rapat Bamus, di hari yang sama. Pimpinan kemudian akan membawanya ke rapat paripurna, Kamis (8/9), dengan agenda laporan Komisi I DPR soal hasil uji kepatutan dan kelayakan.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui, rapat paripurna penyampaian pertimbangan terhadap calon Kepala BIN usulan Presiden Jokowi, Budi Gunawan, masih akan menanti hasil uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

"Kalau tidak ada aral melintang, tergantung hasil rapat pengganti Bamus kapan disepakatinya untuk diagendakan dalam rapat paripurna terdekat," kilahnya.

Meski begitu, Taufik mengisyaratkan bahwa DPR kemungkinan besar akan memberi pertimbangan positif kepada pencalonan Budi. Kecenderungan suara fraksi-fraksi di DPR pun jadi pendorongnya.

"Selama ini apa yang diinginkan ataupun dalam konteks hak prerogatif (Presiden), DPR biasanya menyetujui sepanjang tidak ada hal-hal luar biasa. Tapi tentunya kita tidak bisa mendahului. Namun, paling tidak sejauh ini insya Allah seluruh fraksi bisa memberkan suatu pandangannya pada saat fit and proper test Komisi I," urai dia.

Dalam UU Intelijen, DPR memang hanya memberi pertimbangan terhadap calon yang diajukan Presiden. Keputusan pengangkatan tetap jadi kewenangan Presiden. (OL-5)