Korupsi Anton Bukti Penganggaran Tidak Transparan

KORUPSI yang dilakukan Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat belum terbentuknya sistem transparansi keuangan daerah. Hal itu yang terus ditekankan KPK kepada seluruh pemerintah daerah menerapkan transparansi melalui sistem e budgeting atau e governence yang telah disosialisasikan Deputi Pencegahan KPK.

"Pencegahan untuk tidak terjadinya kasus seperti ijon Bupati Banyuasin ini sudah cukup. Perkara ini terjadi salahsatunya akibat kabupaten ini belum terapkan aplikasi berbasis elektronik yang telah lama disosialisasikan KPK," ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan, disela penetapan YAF dan 5 orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang terjaring melalui Operasi Tangkap Tangan di Sumsel, di Gedung KPK, Senin (5/9).

Basaria menjelaskan, persekongkolan menyunat anggaran dampak dari ketertutupan penganggaran dari masyarakat. Sehingga oknum pejabat daerah seperti terjadi di Kabupaten Banyuasin bisa leluasa melakukan jual beli proyek meski hal itu belum pasti namun sudah dijual dengan sistem ijon.

Ia menjelaskan, KPK sudah lakukan antisipasi kejadian ini dengan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk transparan atas proyek dan anggaran. Ketika transparansi tercipta kemugnkinan sangat kecil oknum penyelenggara negara melakukan hal-hal negatif atau koruptif sebab seluruhnnya bisa dikontrol oleh masyarakat.

KPK pun, lanjut dia, mendorong seluruh daerah untuk terapkan e governance itu mulai dari e budgeting e planning sampai pelakskaan evaluasi." Nah, seluruh provinsi, kabupaten dan kota sudah dikasih aplikasi tersebut lengkap dengan pelatihannya oleh KPK dengan harapan setelah tahun 2017 transparansi bisa tercipta disemua pemerintahan," tukasnya. (OL-2)