Banyak Partai Hambat Efektifitas Pemerintahan

SISTEM multi partai yang dianut Indonesia saat ini dinilai mengganggu efektifitas pemerintahan yang menganut system presidensial. Meskipun tidak dikenal adanya pertanggungjawaban eksekutif ke legislatif, namun akan menghambat pengambilan kebijakan, misalkan dalam pembuatan APBN.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Bagir Manan dalam Konferensi Hukum Tata Negara di Padang, Sumatera Barat, Senin (5/9). “Sistem banyak partai umumnya menyebabkan pembahasan kebijakan berlangsung lama, cenderung tidak efisien,” kata Bagir.

Bahkan, dalam konteks parlemen di Indonesia, lanjut Bagir, menyebabkan banyak terjadi kompromi antara pemerintah dan parlemen dalam pengambilan keputusan. “Dan kerap terjadi keputusan hasil dagang sapi. Sehingga, parlemen menjadi lembaga yang tidak efektif mewakili aspirasi rakyat,” ujar mantan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

Disampaikan Bagir, pada masa sekarang partai bermunculan hanya sebagai alat untuk mengejar kekuasan, minim sekali yang menawarkan gagasan komprehensif. Tiap partai tidak punya garis politik dan ideologi yang jelas. “Partai yang dibiarkan seperti ini tidak akan menopang kemajuan demokrasi,” tuturnya.

Dengan tren parpol yang cenderung menjadi mesin kekuasan, banyak jalan pintas yang diambil, termasuk dalam rekrutmen kader. “Sekedar menemukan orang yang menarik public tanpa perlu dipertalikan dengan system rekrutmen sebagai kader partai. Memunculkan penampilan tanpa isi, seperti sekedar kegarangan mengkritik atau berargumentasi. Memunculkan orang karena dikenal public seperti di panggung-panggung infotainment,” ujarnya.

Dampaknya, lanjut Bagir, rakyat pun hanya menjadi komoditas kekuasaan yang termobilisasi secara politik. “Rakyat bukan subyek, hanya sekedar alat legitimasi kekuasaan,” tuturnya.

Sementara itu, Mentari Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara yang sama menyampaikan pentingnya meneguhkan kedaulatan partai politik. Ia pun menyoroti mengenai system pemilu yang dianut saat ini banyak mendegradasi kedaulatan parpol.

“Untuk jadi anggota DPR, dapil Jakarta, ada kawan saya habis Rp49 miliar. Ini ekses yang tidak bagus,” tuturnya.

Ia pun menyampaikan perlunya ada kajian dan evaluasi dalam system pemilu yang dianut Indonesia saat ini. “Apakah tetap system proportional terbuka atau menjadi tertutup. Yang jelang degradasi kedaulatan partai saat ini menuju titik kritis,” jelas Mendagri. (YH/OL-2)