Ahok Desak Izin Reklamasi Era Fauzi Bowo Diusut

GUBERNUR DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendesak aparat penegak hukum mengusut surat izin prinsip pulau reklamasi yang dikeluarkan di era mantan Gubernur Fauzi Bowo. Hal itu dikatakan Ahok menyusul pertanyaan salah satu pengacara yang menjelaskan tidak ada klausul kontribusi tambahan pada izin reklamasi yang diberikan oleh Fauzi Bowo.

Namun, hal itu ditolak mentah-mentah oleh Ahok. Ahok menegaskan ada klausul kontribusi tambahan yang hilang dalam surat izin reklamasi yang diberikan oleh Fauzi Bowo.

"Ada yang hilang soal kontribusi tambahan. Saudara Fauzi Bowo tiba-tiba menghilangkan kontribusi tambahan seminggu saat kami akan dilantik," kata Ahok di Tipikor, Senin (5/9).

Ahok menjelaskan sedianya kontribusi tambahan sudah diamantkan sejak awal keluarnya Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 soal reklamasi Pantai Utara Jakarta. Namun, dalam Keppres tersebut belum diatur teknis berapa kontribusi tambahan yang harus dibayarkan oleh pengembang.

"Kenapa izin tahun 2011 dan izin tahun 1997 tidak ada kontribusi tambahan? Maka dari itu kita siapkan di Raperda reklamasi sekarang," ujar Ahok.

Selama ini, Ahok mengatakan legislator mempertanyakan dasar hukum Ahok memberikan kontribusi tambahan. Padahal, Ahok menegaskan kontribusi tambahan sempat diberikan pada era sebelum dirinya, yakni kepada PT Manggal Krida Yudha.

"Makanya waktu pengembang menyambung izin saya sampaikan ke semula (beri kontribusi tambahan). Saya takut saya kena kalau saya mengikut apa yang dilakukan Pak Fauzi Bowo," tandas Ahok. (MTVN/OL-3)