Surat Pencalonan Budi Gunawan Bakal Dibacakan di Sidang Paripurna

PRESIDEN Joko Widodo telah mengirimkan surat perihal pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) kepada pimpinan DPR. Surat tersebut rencananya bakal dibacakan di hadapan seluruh anggota DPR RI dalam sidang paripurna yang digelar, Selasa (6/9).

"Surat sudah dilayangkan Presiden kepada pimpinan DPR dan kami sudah mendapatkan warning untuk persiapan uji kelayakan. Rencananya tentu besok dibacakan suratnya di sidang paripurna, pada Selasa (6/9)," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9).

Setelah pembacaan di paripurna, Komisi I rencananya bakal langsung memprosesnya dengan melakukan uji kelayakan dan kepatuhan.

"Kemudian, Kamis (8/9), hasil dari uji kelayakan itu dibawa ke paripurna," lanjut dia.

Dalam uji kelayakan dan kepatuhan, kata Hasanuddin, Komisi I akan mempertanyakan soal fungsi dan peran BIN berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Selain itu, lanjut dia, tidak tertutup kemungkinan dalam uji kelayakan nanti Budi Gunawan bakal ditanya soal pemberantasan terorisme.

"Saya kira itu berkisar itu (fungsi dan peran BIN). Mungkin ada pertanyaan tambahan-tambahan ekstra yang menyangkut masalah fungsi-fungsi intelijen, juga menyangkut masalah-masalah peran BIN dalam memberantas teroris, yang sekarang menjadi sentral dari pembicaraan," jelas dia.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jumat (2/9).

Pratikno menjelaskan pertemuan tersebut untuk menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menunjuk Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.

"Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu bapak Budi Gunawan. Jadi sekarang tinggal prosesnya di DPR karena harus mendapat kan pertimbangan dari DPR," kata Pratikno.

Dia mengatakan, pergantian ini hanya untuk regenerasi di badan telik sandi tersebut. "Regenerasi biasa, argumentasinya regenerasi aja."

Menurut dia, jangka waktu pergantian Kepala BIN tidak mesti kaku mengikuti periode waktu tertentu. Proses pergantian kini berada di tangan DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

Pratikno tidak mengungkap rinci pertimbangan Presiden mengusung sosok Budi Gunawan. Budi Gunawan adalah mantan ajudan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri yang pernah memicu kontroversi di masyarakat karena sempat jadi tersangka suap di KPK.

"Ada pertimbangan tertentu yang mungkin tidak semuanya bisa saya sampaikan," kilahnya. (MTVN/OL-3)