Sampaikan Kritik di Rapat Kabinet

ISTANA menganggap silang pendapat yang sempat terjadi antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wapres Jusuf Kalla telah selesai. Ke depan, perbedaan pendapat sebaiknya disampaikan dalam rapat kabinet, tidak dijadikan untuk konsumsi publik.

"Secara khusus Presiden sudah memanggil Pak Rizal dan menganggap persoalan ini sudah selesai," kata Pramono di Kantor Sekretariat Kabinet, kemarin.

Presiden, jelas Pramono, sangat menghargai adanya perbedaan pendapat yang terjadi di dalam Kabinet Kerja. Presiden meminta para pembantunya untuk kritis, tidak hanya mengikuti kemauannya. Jokowi menyukai pejabat negara yang suka berani menyuarakan pendapat.

"Dalam membangun, kita kan harus ada pandangan yang terbuka. Tidak semuanya harus jadi yes man," ujar politikus PDIP ini.

Namun, sebaiknya, sambung Pramono, perbedaan tersebut tidak dibawa ke ruang publik. Pasalnya, jika disampaikan kepada publik, perbedaan hanya akan menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat.

"Beliau (Presiden) mencontohkan bagaimana tajamnya Gubernur DKI Jakarta itu menjadi hal yang menarik dalam bahasa beliau. Tapi, sekali lagi, perbedaan setajam apa pun diselesaikan di ruang rapat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Padjaitan menyampaikan bahwa gaya komunikasi Rizal sudah melekat sejak lama.

"Ya Pak Rizal kan suaranya keras dikit sudah biasa. Kalau gak gitu bukan Rizal dong," ujar Luhut.

Ia menambahkan, koleganya tersebut belum fasih menempatkan dirinya sebagai bagian dari pemerintah.

"Dia baru dilantik, masih lupa kalau jadi menteri," ujarnya.

Luhut menegaskan bahwa kinerja Kabinet Kerja tak terpengaruh meski sempat muncul perbedaan yang tajam di internal.

Rekonsiliasi antara Rizal dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak diperlukan lantaran memang keduanya tak berseteru satu sama lain dan sudah saling bersalaman.

Kritik yang dilontarkan Rizal sempat 'memantik api' di tubuh Kabinet Kerja.

Polemik pertama terkait rencana pembelian pesawat Garuda jenis Airbus A350 yang melibatkan Rizal dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Polemik kedua terkait pencapaian target pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (Mw) dalam lima tahun ke depan yang melibatkan Rizal Ramli dan Kalla.

Caranya

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan secara subtansi tidak ada yang salah dengan kritik Rizal, tetapi caranya saja kurang tepat.

Ia bahkan mengatakan, perlu adanya langkah untuk menyikapi kritik Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli terhadap program pembangunan pemerintah.

"Secara substansi tidak salah, yang kurang tepat adalah caranya," ujarnya.

Ia berharap kegaduhan yang terjadi di internal kabinet segera disudahi. Jika dibiarkan, menurutnya, akan membuat Indonesia semakin jauh dari investasi.

"Kegaduhan politik pada akhirnya akan membuat situasi ekonomi dan investasi tidak kondusif. Ekonomi akan semakin melemah," ujarnya.

(Nov/P-4)