Periode Pelayanan Pembuatan KTP-E tidak Dibatasi

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons keresahan masyarakat seputar isu pemberhentian pelayanan KTP-E akhir September 2016. Ia memastikan tidak ada batas akhir periode perekaman data KTP elektronik.

"Memang negara kita itu negara isu. Begitu muncul kabar 30 September tidak ada pelayanan lagi langung panik. Melayani pembuatan KTP-E itu, ya tiap hari bisa," ujar Tjahjo.

Ia mengungkapkan masih terdapat 20 juta penduduk yang belum merekam data KTP elektronik. Akibatnya masih banyak data kependudukan yang ganda atau bahkan belum terekam.

Tjahjo mengakui banyak temuan masyarakat yang tidak dilayani dalam pembuatan KTP-E lantaran blangko tidak tersedia di daerah. Padahal, tahun ini Kemendagri sudah menyiapkan blangko KTP-E 4,6 juta yang siap. "Jadi blangko KTP-E tidak pernah kosong," ujarnya.

Hanya saja, mekanisme pendistribusian blangko memang dibuat secara berkala. Tujuannya supaya dalam praktiknya tidak ada daerah yang menumpuk blangko.

"Kalau ada kekurangan, ya daerah segera ambil lagi, itu untuk menghindari penimbunan blang oleh oknum yang main."

Ia juga mengakui daerah mungkin masih banyak yang keterbatasan anggaran. Akibatnya, kecamatan hanya melayani perekaman data. Sementara itu, urusan pencetakan KTP-E dialihkan ke Dinas Dukcapil. Masalah lainnya juga peralatan banyak yang tidak terawat.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Afif pun sudah mengupayakan pembenahan mendasar di dalam pembenahan pelayanan KTP-E. Namun, Zudan mengakui ada kendala keterbatasan pengadaan alat. Imbasnya, pelayanan belum bisa cepat hingga di tingkat kecamatan.

Ke depan, Kemendagri saat ini sedang melirik opsi pengambilalihan proyek pengadaan KTP-E kepada perusahaan pelat merah. Sebab proyek pengadaan KTP elektronik yang dilelang 2011 itu dimenangi perusahaan asing.

Menurutnya, data kependudukan merupakan suatu rahasia negara. Bila data kependudukan Indonesia dipegang korporasi asing, itu sangat rentan terhadap berbagai penyalahgunaan.

"Saya bukannya mengaitkan dengan pemerintahan yang lalu. Siapa pun presidennya, siapa pun menterinya. Dulu kok yang menang tender KTP-E bisa perusahaan Amerika? Perusahaan Amerika itu pegang data seratusan juta juta lebih data penduduk Indonesia," ujar Tjahjo.

Ia terkejut ketika menjalankan tugas sebagai menteri ditagih pembayaran konsesi kontrak pengadaan KTP-E sebesar US$70 juta.(Jay/P-2)