Tjahjo Berharap Telkom Ambil Alih Pengadaan KTP-El

KEMENTERIAN Dalam Negeri melirik opsi pengambilalihan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) kepada perusahaan pelat merah. Sebab, proyek pengadaan KTP-el yang dilelang 2011 dimenangi perusahaan asing.

"Ya kita lagi renegoisasi, mudah mudahan ada BUMN yang bisa ambil alih," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (1/9).

Menurut Tjahjo, data kependudukan merupakan suatu rahasia negara. Bila data kependudukan Indonesia dipegang korporasi asing, menurut dia, sangat rentan terhadap berbagai penyalahgunaan.

"Saya bukannya mengaitkan dengan pemerintahan yang lalu, siapa pun presidennya siapa pun menterinya. Dulu kok yang menang tender e-KTP bisa perusahaan Amerika? Perusahaan Amerika itu pegang data seratusan juta lebih data penduduk Indonesia,” ujar Tjahjo.

Ia terkejut ketika menjalankan tugas sebagai menteri ditagih pembayaran konsesi kontrak pengadaan e-KTP.

"Begitu saya menjadi menteri kan saya pilih Dirjen yang baru, saya ditagih sama perusahaan Amerika itu tadi. Dia bilang ‘eh Kementerian saudara masih utang kepada kami US$70 juta, kami yang menang tender kok belum dibayar."

Tjahjo heran mengapa lelang bisa begitu saja dimenangi perusahaan asing. "Itu perusahaan di AS sana, bukan perusahaan subkontrak. Dan kalau enggak dibayar, dia mengancam enggak akan diserahkan server-nya,” kata dia.

Sayangnya, perkara tersebut tidak bisa begitu saja diselesaikan dengan pembatalan kontrak. Sebab juga harus ada kompensasi yang dibayarkan. Ia mengupayakan agar pemenang tender yang baru bisa menanggung kompensasi tersebut.

"Dan akhirnya itu menjadi problem. Saya bingung kok perusahaan asing bisa yang dikasih pegang data negara dan yang kedua, kok bisa bisanya itu masih ngutang."

Proses renegoisasi membuka peluang bagi sejumlah perusahaan domestik mengikuti tender ulang. "Telkom sekarang lagi ikut tender, ya mudah-mudahan saja mau ngambil. Hasil kami nego dengan perusahaan Amerika itu, daripada dia rugi puluhan juta USD kami enggak bayarkan, kami minta bayar sekian saja dan data server-nya kami minta balik"” kata Tjahjo.

Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebekty mengungkapkan bakal menyurati Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut. "Kami akan menyurati presiden terkait hal itu. Ada urgensi pemerintah untuk memastikan pengamanan data kependudukan," kata dia. (OL-5)