Percetakan Blangko KTP-El Ingin Diarahkan ke Daerah

KELANGKAAN blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang sempat terjadi di beberapa daerah mendorong munculnya usulan penyebaran percetakan blangko ke daerah. Ini demi menghindari kejadian sejenis terulang di tahun-tahun berikutnya.

"Kalau masih jadi masalah, kita dorong tahun depan pencetakan di-daerah-kan. Teknologi sekian rupa, secure printing, di daerah-daerah juga sudah banyak," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy, di Jakarta, Kamis (1/9).

Untuk saat ini, pihaknya tetap memantau distribusi KTP-el itu dan akan mengevaluasinya secara komprehensip. Untuk memacunya, lanjut dia, DPR menggunakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang memuat tenggat akhir pendistribusian KTP-el pada 2018.

"Kita dorong dengan instrumen UU Pilkada. Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) kita dorong menyelesaikan ini. Hari gini masak enggak selesai-selesai," cetus anggota F-PKB di DPR ini.

Saat kasus KTP-el mencuat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui bahwa pemenang pengadaan KTP-el ialah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI). Ini terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun anggaran 2011 dan 2012.

PT PNRI bertugas mencetak blangko KTP-el dan personalisasi, PT Sucofindo melaksanakan tugas dan bimbingan teknis dan pendampingan teknis, PT LEN Industri mengadakan perangkat keras AFIS, PT Quadra Solution mengadakan perangkat keras dan lunak serta PT Sandipala Arthaputra (SAP) mencetak blangko KTP-el, dan personalisasi dari PNRI. (OL-5)