Fadli Tolak Sekolah Parlemen

SAAT Ketua DPR Ade Komarudin mencetuskan gagasan sekolah parlemen di DPR, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut itu tak perlu direalisasikan karena pendidikan politik anggota dewan ialah ranah parpol.

Menurutnya, anggota DPR harus sudah siaga bekerja begitu dilantik. “Saya terus terang enggak setuju ya dengan gagasan sekolah parlemen karena parlemen bukan tempat sekolah. DPR ini tempat mengambil keputusan semua,” kata Fadli di Jakarta, kemarin.

Ia mengakui tidak ada contoh parlemen di negara lain yang memiliki konsep sekolah. Pendidikan politikus mestinya dilakukan di partai. Hambatan pendidikan sejenis di DPR ialah perbedaan garis ideologi atau platform antarparpol asal anggota dewan.

“Kita sudah sekolah masing-masinglah. Paling penting sekolah yang ada di partai politik. Sekolah partai itu penting,” ujar politikus yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Bagi Fadli, masalah kinerja akibat kurangnya pengetahuan anggota dewan soal teknis tugasnya dapat disiasati dengan semacam seminar dengan jangka waktu tertentu. Fokus dewan pun harus tetap pada fungsi utama.

“Parlemen ini bukan tempat belajar, parlemen ini tempat mengambil keputusan, sesuai dengan tugas dan fungsi di dalam amanat konstitusi kita, yaitu legislasi, pengawasan, dan budgeting,” cetus dia.

Landasan Ade Komarudin mencetuskan konsep sekolah parlemen tersebut ialah wacana pembatasan caleg nonstruktural parpol yang bisa masuk ke parlemen. Ini tak terlepas dari keluhan atas kualitas kinerja DPR.

“Saya menyampaikan untuk segera dipersiapkan sekolah parlemen mengingat keluhan masyarakat terhadap kualitas dewan baik di DPRD tingkat satu dan dua maupun DPR,” ujar dia. (Kim/P-5)