Perda Jangan Bebani Rakyat

Pemerintah telah membatalkan ribuan perda karena tidak ramah investasi, tidak ramah terhadap perdagangan, malah menyulitkan, dan menimbulkan proses berbelit-belit.

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk efisien dalam membuat peraturan daerah. Beleid itu peraturan yang memudahkan masyarakat, bukan yang membebani.

Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Hall C2, JI-Expo Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Presiden mengingatkan akan ketatnya persaingan antarnegara. Ia mengatakan persaingan hanya bisa dimenangkan apabila ada kesatuan di dalamnya, termasuk sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Dikatakan Jokowi, posisi daya saing Indonesia dalam memberikan kemudahan berusaha saat ini masih jauh di angka 109 dari 189 negara yang telah disurvei. Sementara itu, Singapura berada di peringat pertama dan Malaysia di peringkat ke-18. Presiden Jokowi mengingatkan agar pemda tidak membuat peraturan di daerah mereka yang justru membebani masyarakat.

"Gimana mau bersaing kalau nomor urut masih seperti itu? Ini yang harus kita perbaiki. Kepada semua, kalau mau buat peraturan daerah (perda), buatlah yang memudahkan masyarakat, jangan yang membebani. Misalnya peraturan mengenai retribusi daerah. Kalau buat perda seperti itu dan memberikan beban justru kita tidak akan masuk," cetusnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah belum bisa mengabulkan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang bakal menaikkan tunjangan para wakil rakyat di daerah.

"Kita kan baru memotong anggaran, baru pengetatan ikat pinggang, ini masalah timing, tolong dikasih waktu. Saya juga minta kita semua pakai perasaan di sini, tapi yang jelas (pengesahan) tidak akan menginjak tahun depan," ujar Presiden.

Ketua Umum DPN Adkasi Lukman Said menyebut anggota DPRD menderita selama 12 tahun karena PP tersebut tidak kunjung direvisi. Pasalnya, kata dia, keadaan ekonomi saat PP tersebut disahkan dengan saat ini sangat jauh berbeda. "Kami menderita 12 tahun. PP 24/2004 itu sudah 12 tahun sejak Ibu Mega jadi presiden, itu diteken 2004 sampai hari ini belum mengalami perubahan," kata Ketua DPRD Mamuju Utara itu.

Ambil risiko

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta pemimpin-pemimpin di lembaga pemerintahan berani mengambil risiko. Roda pemerintahan, kata Kalla, tidak akan berjalan dengan baik jika para pemimpin tidak berani bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil.

"Tidak mungkin pemimpin tanpa risiko. Kalau tidak berani ambil risiko, jadi staf saja dulu," ujar Kalla di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas di Istana Wapres, Jakarta, kemarin.

Menurut Kalla, saat ini banyak pemimpin di lembaga pemerintahan enggan mengeksekusi kebijakan strategis karena takut dianggap korupsi.

Dijelaskan Kalla, suatu negara akan jatuh karena dua hal, yakni karena kebijakan yang salah dan korupsi. Namun, kebanyakan negara jatuh karena kebijakan yang salah. "Lebih banyak karena kebijakan, kebijakan keliru karena korupsi," ujarnya. (Deo/Nyu/P-4)