Fadli Zon Tolak Wacana Sekolah Parlemen

POLITIKUS Partai Gerindra Fadli Zon menolak keras wacana sekolah parlemen yang dicetuskan Ketua DPR Ade Komarudin. Menurut Fadli, pendidikan politik sudah dilakukan jauh hari oleh partai politik.

"Partai politik itu penggojlokan kaderisasi, pemikiran dan sebagainya. Karena platformnya beda-beda," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Selasa (30/8).

Menurut Fadli, parlemen di seluruh dunia tidak ada yang memiliki sekolah. Apalagi, tambah wakil ketua DPR itu, parlemen merupakan tempat pengambilan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat.

"Tugas kita itu legislasi, pengawasan, dan budgeting. Jadi DPR ini bukan tempat belajar. Tempat belajar itu di universitas, di parpol, dalam sekolah kader," ucap dia.

Bahkan, kata politikus Gerindra itu, di parlemen seluruh dunia, tidak ada yang memiliki sekolah parlemen.

"Kalau hanya sekadar melakukan upgrading untuk hal-hal yang bersifat teknis, misalnya ada workshop, bagaimana cara kita untuk mengawasi anggaran, mengawasi pemerintah, workshop pembuatan undang-undang, itu tidak masalah," ucapnya.

Ketua DPR Ade Komarudin menggagas dibentuknya sekolah parlemen. Dia menyebut sekolah bertujuan meningkatkan kualitas wakil rakyat menjalankan fungsinya sebagai pembuat undang-undang (UU), penyusun anggaran, hingga fungsi pengawasan.

Sekolah Parlemen tidak hanya untuk anggota legislatif di pusat. Anggota DPRD tingkat I dan II bisa ikut merasakan fasilitas ini.

Akom, juga mengklaim, biaya yang dibutuhkan pun tak terlalu besar. Apalagi, DPR sudah memiliki tempat, yakni Griya Sabha DPR RI Kopo, Jalan Raya Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. (MTVN/OL-3)