Proyek Fisik di Parlemen tidak Mendesak

PENGAMAT Parlemen dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menekankan tidak ada urgensi terhadap rencana tujuh proyek yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat. Menurutnya, urgensi bagi DPR itu harus diukur dari kacamata rakyat, yakni seberapa besar rakyat merasa perlu dengan fasilitas yang direncanakan DPR itu.

"Kalau bicara soal urgensi 7 proyek yang digagas DPR, sesungguhnya tak ada yang begitu krusial sehingga harus dipaksa untuk dibangun saat ini," ujarnya kepada Media Indonesia, kemarin.

Ia menilai dengan situasi dan kondisi ekonomi saat ini, tidak tepat DPR menganggap penataan kawasan parlemen tersebut sebagai sesuatu yang mendesak.

"DPR tak bisa memaksakan apa yang dibutuhkan rakyat. Kebutuhan rakyat itu pasti sesuatu yang terkait dengan kepentingan mereka, bukan apa yang dipikirkan DPR dari kompleks parlemen," pungkasnya.

Mantan Ketua DPR Agung Laksono juga berpendapat serupa. Menurutnya, sikap Presiden Joko Widodo yang menolak menandatangani prasasti pembangunan proyek DPR dinilai sebagai langkah yang tepat. Agung juga mengatakan, urgensi dari pembangunan tidak begitu mendesak.

"Pembangunan gedung DPR, saya kira sependapat dengan Presiden Jokowi. Karena belum jelas anggarannya, urgensinya, hanya membatas-batasi parlemen dan eksekutif. Trias politik itu bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk fungsi dan visi. Saya sependapat dengan Jokowi yang tidak teken," ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Masyarakat pun bisa menilai, ungkap Agung, bahwa kinerja DPR dalam melahirkan sejumlah produk legislasi masih belum maksimal. "Masyarakat bisa lihat produk output parlemen yakni legislasi yang belum maksimal. Bukan dalam bentuk fisik seperti pembangunan gedung," kata Ketua DPR periode 2004-2009 tersebut.

Hal ini justru lanjut Agung akan jadi preseden buruk bagi DPR, ditengah hasil legislasi yang tidak maksimal.

APBN 2016

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Ahmad Dimyati Natakusuma mengutarakan anggaran proyek DPR tersebut sudah masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. "Usulannya kurang lebih Rp1 triliun untuk pembangunan fisik," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia.

Saat ditanyakan anggaran tersebut untuk pembangunan apa saja, ia masih belum bisa merinci pastinya. "Belum, kan masih tarik ulur. Tapi, rencananya untuk perpustakaan, museum, lapangan demokrasi, dan upgrading dari bangunan yang ada," paparnya.

Adapun pembahasan RAPBN tersebut baru akan dilakukan pada September dan Oktober mendatang. DPR menargetkan rencana 7 proyek tersebut akan rampung dalam periode anggota DPR 2014-2019.

Saat disinggung mengenai batalnya Presiden Joko Widodo yang akan menandatangani Museum Prasasti pada Jumat (14/8), Dimyati mengatakan hal itu bisa saja dilakukan sebelum atau setelah proyek tersebut dirampungkan.

"Tanda tangan kan bisa sebelum (proyek rampung) sebagai prasasti atau peletakan batu pertama sebagai dasar awal. Bisa saja. Setelah juga bisa, setelah diresmikan. Yang terpenting anggaran tersedia," tuturnya.(Adi/P-4)