TPF: Petunjuk Testimoni Freddy Budiman semakin Banyak

DIREKTUR Setara Institute Hendardi mengatakan petunjuk untuk mengungkap testimoni gembong narkoba Freddy Budiman semakin banyak. Ia menyebut semua petunjuk tersebut mengarahkan bahwa memang benar ada masalah dalam praktik penegakan hukum terkait kasus narkoba, meski belum mengarah pada kasus Freddy Budiman.

"Petunjuk semakin banyak, bahwa ada perkeliruan di dalam praktik penegakan hukum narkoba, iya. Namun, kalau kaitannya dengan kasus Freddy masih banyak yang harus dikejar," terang Hendardi yang sekaligus salah satu anggota Tim Pencari Fakta Gabungan kepada Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (27/8).

Ia menyampaikan, sudah banyak keterangan dan petunjuk yang didapat oleh tim. Kendati demikian, semua itu masih perlu ditelusuri lebih lanjut untuk sampai pada satu kesimpulan. "Itu konsekuensi dari informasi yang awalnya sumir," ucapnya.

Sejauh ini, pihaknya telah mengumpulkan petunjuk, antara lain keterangan dari para penyidik yang menangani kasus Freddy, adik Freddy, memeriksa pleidoi Freddy, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, kata Hendardi, tim juga kini tengah menganalisis data dari Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam waktu dekat, kata dia, pihaknya juga akan memintai keterangan dari pengacara Freddy. "Itu untuk mencari keterangan yang mungkin ada yang Freddy bicarakan secara informal," jelasnya.

Adapun terkait video yang telah diserahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia asonna H Laoly kepada kepolisian, Hendardi menyampaikan bahwa video tersebut pun sudah diterima oleh TPF. Ia mengatakan pihaknya akan segera mempelajari isi video tersebut.

"Video itu bisa nggak istimewa kalau tiba-tiba isinya tidak ada apa-apa. Kecuali, ada petunjuk-petunjuk yang lebih, seperti menyebut nama, instansi, atau pangkat. Itu pun baru petunjuk, masih harus cari saksi lain," jelasnya.

Ia menambahkan jika diperlukan nantinya video tersebut dilakukan audit forensik digital terlebih dahulu. Itu dilakukan untuk mengetahui apakah video tersebut utuh atau tidak.

"Video kan bisa dipotong-potong. Bukan di tangan kami pertamanya. Dari LP ke Dirjen Pas (Pemasyarakatan), dari Dirjen Pas ke Menteri. Kita cek dulu kalau perlu. Kalau tidak, ya tidak perlu audit," tandasnya. (OL-5)