Korps Bhayangkara Dituntut Perbaiki Citra

KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) sedang berusaha memperbaiki citra yang terpuruk dengan melaksanakan tiga tugas utamanya dengan baik, sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum.

Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, saat berada di Makassar, Selasa (23/8). Ia menegaskan, jika UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri itu, awalnya membuat ekspektasi masyarakat tinggi pada Polri.

"Jadi janganlah kelakuan satu dua orang polisi, merusak atau mencoreng 430 ribu polisi lainnya. Kejadian di daerah bisa berdampak nasional. Jadi memang harus hati-hati dalam menjaga citra kepolisian," serunya.

Mantan Kepala BNPT tersebut mengambil contoh peristiwa perkelahian antara anggota Sabhara dan Satpol PP di Makassar. Peristiwa tersebut menandakan jika pesan di tingkat atas untuk menjaga citra polisi tidak sampai ke tingkat bawah.

"Ada pemikiran atau visi yang belum sampai ke bawah. Keberhasilan program kepolisian tidak hanya jadi beban Kapolda dan Kapolres saja, tapi seluruh anggota kepolisian," tegas Tito.

Kapolri memaparkan jika 16 tahun lalu, kepercayaan pada Polri itu sangat tinggi. Tapi yang terjadi sekarang grafik kepercayaan bukannya naik, malah menurun. Bahkan survei menunjukkan, kepolisian menjadi tiga lembaga terbawah yang tidak dipercaya publik.

Tito menyebutkan hal tersebut sangat memprihatinkan, karena kewenangan besar polisi bisa dikurangi. Bahkan sekarang sudah mulai dikurangi dan sudah terjadi. "Sebagai contoh kewenangan juga diberikan ke pajak dan beacukai untuk melakukan penindakan," lanjutnya.

Lebih jauh, Tito mengatakan, Polri memiliki aset yang luar biasa, termasuk anggaran yang kini mencapi Rp73 triliun. "Karena itu harus membalik grafik dengan memperbaiki kinerja. Kultur negatif harus dihilangkan," tandasnya. (OL-2)