DPD Tunduk pada Keputusan Megawati

WAKIL Ketua Badan Pemenangan Pemi­lu (Bapilu) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyatakan pihaknya tunduk kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait keputusan pencalonan Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Gembong, tugas DPD PDIP DKI Jakarta hanya menjaring dan memberikan rekomendasi kepada DPP. “Sekarang sudah domainnya DPP. DPD PDIP (Jakarta) sudah menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Siapa pun yang dipilih, kita (DPD) ikut,” ujar Gembong saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan beredarnya video berisi yel-yel ‘Ahok pasti tumbang’ yang merekam sejumlah kader DPD PDIP DKI Jakarta, Gembong mengatakan hal itu merupakan dinamika politik yang wajar karena hingga kini belum ada keputusan resmi dari partai.

“Perbedaan pendapat wajar terjadi selama belum ada keputusan resmi partai. Namun, kami akan tetap menelusuri siapa penyebarnya. Itu direkam saat rapat internal dan bukan untuk disebarluaskan,” kata dia.

Gembong sebelumnya termasuk di gerbong pendukung koalisi untuk tidak mendukung calon petahana alias Koalisi Kekeluargaan bersama Ge­rindra, PKS, Demokrat, PKB, dan PAN.

“Kan sebelumnya sikap kami jelas dengan pertemuan bersama PKB untuk tidak dukung petahana. Kita mau mengkristalkan ini dengan partai lain,” ujar Gembong pada 7 Agustus lalu.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari, menambahkan Ahok ialah bakal calon terkuat yang akan diusung PDIP. Semula kader ‘Banteng Moncong Putih’ enggan mendukungnya karena Ahok ingin maju dari jalur independen. “Banyak kader sakit hati dengan sikap Ahok. Namun, apa pun itu, kader tetap solid dan akan selalu mendukung siapa pun pasangan yang diputuskan PDIP,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan DPP PDIP masih me­ngevaluasi kinerja petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Dukungan resmi akan dikeluarkan jika keduanya lolos evaluasi DPP.

Selain itu, lanjut Andreas, dukungan resmi juga harus disertai dengan dokumen legal. “Rekomendasi kepada siapa pun harus disertai dengan dokumen-dokumen legal dan resmi. Yang jelas keputusan akan diambil pada momentum yang tepat,” ujarnya.

Pilihan realistis
Direktur Indo Barometer M Qodari mengatakan Ahok merupakan pilihan realistis bagi PDIP karena Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kader PDIP belum cukup mumpuni untuk menyaingi elektabilitas Ahok. Di sisi lain, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih dibutuhkan PDIP di Jawa Timur.

“Jika Risma diboyong ke Jakarta, PDIP bakal kehilangan figur kuat di Jawa Timur. Risma juga berisiko kehilangan jabat­annya sebagai wali kota. Jadi, sangat sulit bagi PDIP untuk melepas Risma ke Jakarta,” kata dia.

Qodari mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya keingin­an agar Jawa Timur bisa menjadi lumbung suara PDIP. Risma pun, kata Qodari, bakal diplot untuk maju menjadi Jawa Timur I.

“Jawa Timur itu tempat kelahirannya Bung Karno, tapi PDIP kalah suara. Basis suara PDIP malah di Jawa Tengah. Supaya menang, tentu PDIP butuh tokoh yang kuat yang bisa mendongkrak suara partai,” tandas dia. (Ant/P-5)