Jokowi Rangkul Diaspora

SELAMA ini, WNI berprestasi yang tersebar di mancanegara kurang dihargai di negeri sendiri.

Padahal, di negara lain mereka mendapatkan tempat yang layak.

Karena itulah, pemerintah berencana memulangkan para diaspora tersebut ke Tanah Air.

Dengan pemulangan aset-aset bangsa tersebut, daya saing Indonesia di tengah persaingan global diharapkan bisa meningkat.

"Saya tidak mau yang berprestasi di negara kita justru tidak diambil, tidak dimanfaatkan. Justru digunakan negara lain," kata Presiden Joko Widodo saat menerima ratusan teladan nasional di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden pun memaparkan bahwa putra-putri terbaik bangsa memiliki karier cemerlang di berbagai belahan dunia.

Di 'Negeri Paman Sam', misalnya, terdapat 74 profesor yang berkecimpung di universitas-universitas terkemuka.

Jumlah tersebut belum termasuk yang tersebar di negara lain, seperti di Korea Selatan, Jepang, dan Jerman.

"Belum lagi doktornya ada berapa ratus. Di Silicon Valley, ada ratusan WNI yang bekerja di sana. Kenapa tidak mereka bekerja di Indonesia? Kita butuh," ujar Presiden.

Oleh sebab itu, sambung Presiden, pemerintah tengah memproses pemulangan para diaspora.

Sedikitnya ada 24 profesor yang diminta membantu pemerintah di sektor pendidikan dan pertanian di Papua.

"Masih dalam pembicaraan dengan Universitas Cenderawasih. Saya tak ingin hanya 24, tapi 74 semuanya bisa berkontribusi," ujarnya.

Di antara para diaspora yang ditarik Presiden Jokowi ke Indonesia, terdapat nama Arcandra Tahar.

Ia diminta menjadi menteri energi dan sumber daya mineral dalam kocok ulang kabinet jilid II pada 27 Juli lalu.

Namun, belum sebulan Arcandra menjabat, ia diberhentikan secara hormat karena memiliki paspor Amerika Serikat.

Berdasarkan UU Nomor 12/2016, status WNI Arcandra otomatis hilang karena memiliki paspor negara lain.

Status Arcandra

Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum dan HAM Freddy Harris, kemarin, menyatakan Arcandra Tahar akan segera berstatus WNI dalam beberapa pekan mendatang sebab tahapan administrasi kewarganegaraannya akan segera dirampungkan.

Nantinya, setelah tahapan administrasi selesai, permohonan yang diusulkan Sekretaris Negara itu langsung dikirim ke Presiden Joko Widodo dan Presiden meminta persetujuan DPR untuk kemudian menetapkannya melalui surat keputusan presiden.

"Kasus Pak Arcandra mirip dengan pemberian kewarganegaraan terhadap Hasan Tiro, Irfan Bachdim, dan warga Papua yang dulu sempat masuk Organisasi Papua Merdeka," ujar Freddy, kemarin.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, peluang bagi Arcandra untuk mengabdi demi kepentingan bangsa akan terbuka jika status kewarganegaraannya telah jelas.

Sebagai tindak lanjut dari visi Presiden untuk merangkul diaspora, pemerintah mempertimbangkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Seskab Pramono Anung menyatakan tujuan revisi ialah bisa menampung WNI berprestasi yang sebelumnya terkendala oleh urusan dwikewarganegaraan.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf sepakat hal itu diatur dalam revisi UU Kewarganegaraan. (Cah/Deo/X-7)