Praktik Nepotisme Tetap Warnai Pilkada Serentak 2017

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar pada Februari 2017 mendatang. Namun, jelang pendaftaran calon pasangan resmi ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, rekomendasi politik dari partai-partai pengusung sangat mempengaruhi konstelasi politik lokal.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Pascasarjana Universitas Bina Nusantara Jakarta, Muhammad Aras, Pilkada tidak terlepas dari berbagai kepentingan elite lokal dalam mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik.

"Akibatnya, penguasa partai politik di daerah kerap membuka terjadinya transaksi politik bahkan memungkinkan terjadinya nepotisme dalam pencalonan kepala daerah," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (17/8).

Harus diakui, kata Aras, masyarakat Indonesia dewasa ini sangat sensitif dengan isu-isu nepotisme apalagi korupsi dan kolusi. "Karenanya sangat wajar jika ada calon yang terindikasikan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), maka pemilih akan jengah dan positioning partai untuk investasi politik di Pemilu 2019 nanti akan jeblok," tegasnya.

Aras menduga, potret Pilkada serentak 2017 masih akan banyak diwarnai dengan aroma nepotisme di beberapa daerah. Aras mencontohkan, di Banten, kerabat terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut masih berlaga di Pilkada Gubernur Banten.

"Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung juga ada, Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Winarti ngotot disorongkan sendiri oleh Wakil Ketua DPC PDIP Tulang Bawang Kadek yang notabene suaminya sendiri," katanya. (RO/OL-5)