Pakar: Dwikewarganegaraan Bisa Untungkan Indonesia, Asalkan...

PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie berpendapat dwikewarganegaraan bisa menguntungkan Indonesia. Asalkan, pengakuan dwikewarganegaraan dilakukan secara bilateral dan tidak dengan sembarang negara.

"Misalnya dengan AS, dwikewarganegaran justru bisa menguntungkan. Warga negara kita bisa lebih mudah masuk dan diakui di sana. Kita juga bisa memanggil pulang sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membangun bangsa," ujar Jimly saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/8).

Dijelaskan Jimly, banyak diaspora Indonesia di luar negeri yang memiliki kompetensi mumpuni dan bisa diberdayakan di Tanah Air. Karena itu, kerja sama dwikewarganegaraan bisa diarahkan ke negara-negara kantong diaspora. "Hindari negara-negara yang potensial merugikan seperti China," cetusnya.

Studi yang digelar Taskforce Imigrasi dan Kewarganegaraan pada 2014 menyimpulkan bahwa pemberlakuan dwikewarganegaraan oleh negara-negara berkembang seperti Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, India, dan Filipina berimbas pada meningkatnya gross national product (GNP) negara-negara tersebut.

Jimly pun mengusulkan, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan agar dapat mengakomodasi diaspora Indonesia di luar negeri. "Jangan sampai aset-aset SDM kita di luar negeri itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Karena itu, undang-undangnya perlu direvisi," ujarnya.

Dalam UU Kewargenegaraan disebutkan bahwa seorang anak keturunan Indonesia yang lahir di luar negeri harus memilih salah satu kewarganegaraan saat telah berusia 18 tahun. Ketika seseorang memilih kewarganegaraan lain, otomatis kewarganeraan Indonesia orang tersebut dicabut. (OL-5)