DPR Diminta Konsisten Jalankan Fungsinya

SETELAH Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar menyatakan bergabung dengan pemerintah, kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat pun mengalami perubahan. Partai politik pendukung pemerintah semakin besar di DPR. Adanya koalisi gemuk tersebut dikhawatirkan berdampak pada kinerja fungsi anggota dewan ke depannya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyampaikan ada kelebihan dan kelemahan dari koalisi gemuk tersebut.

"Ada untungnya didukung banyak partai, minimal pemerintah tidak akan bertele-tele menunggu keputusan DPR dalam pengesahan kebijakan yang diinginkan pemerintah," terangnya dalam acara evaluasi kinerja DPR masa sidang V 2015-2016, di Jakarta, Senin (15/8).

Namun di sisi lain, sambung dia, koalisi gemuk tersebut menjadi tantangan bagi DPR untuk mengakomodasi partai-partai yang walaupun kebanyakan mendukung pemerintah, tapi setiap partai pasti membawa kepentingannya masing-masing. Misalnya, ada satu atau dua partai yang tidak diakomodasi kepentingannya oleh pemerintah, maka parpol tersebut bisa saja menghambat jalannya program atau kebijakan pemerintah.

"Kebijakan coba diperlambat atau dihambat oleh parpol tersebut sampai kepentingan parpolnya diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Itu jadi potensi dari koalisi gemuk tersebut," cetusnya.

Ia tidak memungkiri koalisi gemuk akan berdampak pada tiga fungsi DRP baik di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Pasalnya, hampir semua parpol mempunyai ciri pragmatis sehingga kalkulasinya bukan berdasarkan kalkulasi visioner, melainkan kalkulasi pragmatis. "Kekritisan DPR terancam tidak ada," ujarnya.

Untuk itu, Lucius meminta agar DPR tetap konsisten menjalankan tiga fungsi utamanya. "DPR harus konsisten. Mereka semestinya terbantu dengan koalisi gemuk ini karena mereka tak kesulitan untuk mendapatkan dukungan untuk apa yang ingin mereka bahas atau putuskan," terangnya.

Ia pun mengingatkan agar DPR tetap mengedepankan daya kritisnya terhadap pemerintah secara objektif. "Kalau ngotot dengan argumentasi yang tidak rasional dan melawan aspirasi publik itu bukan kritis lagi tapi sikap politik yang melawan atas nama kepentingan," tegasnya.

Sementara itu, peneliti Formappi M Djadijono berpendapat bahwa koalisi gemuk tersebut tidak akan berdampak secara signifikan terhadap tiga fungsi utama legislatif. "Tidak terlalu signifikan perubahannya," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa anggota dewan memang seharusnya menjalankan tiga fungsi utamanya tersebut. "Kalau mereka tidak kritis, justru akan menjerumuskan bangsa ini. Meskipun fraksinya mendukung partai pemerintah, mereka tidak boleh mengabaikan aspek kekritisan kepada pemerintah," tegasnya. (OL-2)