Konsolidasi Politik demi Akselerasi Kinerja Pemerintahan

STABILITAS politik merupakan dambaan bagi siapa pun yang berkuasa di Indonesia. Tidak adanya ketegangan antarpartai politik di parlemen dan redanya gontok-gontokan antarelite partai politik juga berdampak langsung pada percepatan program-program pembangunan pemerintah. Rakyat pula yang menikmati hasilnya. Janji-janji penguasa dapat langsung dirasa.

Stabilitas politik itu yang kini tercipta jelang dua tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Terbaginya kekuatan parpol di parlemen menjadi dua kutub es yang membeku (Koalisi Indonesia Hebat-Koalisi Merah Putih) pascapilpres perlahan sudah mencair. Terlebih dengan bergabungnya PAN dan Golkar ke gerbong pemerintah, stabilitas politik yang didamba semakin terlihat nyata.

Meski demikian, PAN yang diawal pemerintahan masuk koalisi oposan menyebut adanya polarisasi merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi di Indonesia. Wakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap mengatakan terbelahnya kekuatan politik menjadi dua saat itu terjadi sebagai salah satu bentuk check and balance dan proses pendewasaan politik Indonesia.

"Bahwa dalam perjalanan ada perbedaan begitu tajam, itu bagian dinamika demokrasi. Sesuatu yang positif memberikan peluang dan ruang bagi proses check and balance," kata Mulfachri kepada Media Indonesia.

Walau polarisasi koalisi yang sempat terjadi merupakan hal yang wajar, Mulfachri tidak menampik stabilitas politik merupakan faktor penentu percepatan realisasi janji pemerintah. "Saya yakin tidak ada parpol yang punya tujuan melenceng dari apa yang dicita-citakannya," ucapnya.

Kegaduhan berakhir
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sepakat stabilitas politik merupakan kunci untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzanni, terciptanya stabilitas politik agar janji-janji presiden terpilih dapat terealisasi juga menjadi perhatian Partai Gerindra yang masih konsisten menjadi oposan.

Ia menegaskan masa kegaduhan politik sudah usai, kini partainya ingin stabilitas politik yang tercipta dimanfaatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk merealisasikan program-program kerjanya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, kemuliaan, dan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita proklamasi.

"Untuk Gerindra, kita ingin agar pemerintah menjalankan janji-janjinya dengan baik. Sebagai partai yang berada di luar koalisi kekuasaan, Gerindra akan terus mendorong Jokowi untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya," ujar Muzani kepada Media Indonesia.

Ia menyebut tingkat elite juga ingin stabilitas politik tetap terjaga. Terlebih, pesaing Jokowi saat pilpres, yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, telah mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi yang dibuktikan dengan hadirnya Prabowo saat Jokowi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.

Gerindra selalu mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, Gerindra juga senantiasa mengontrol kerja-kerja pemerintah agar fungsi <>check and balance tetap berjalan.

"Maka Gerindra akan terus mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan yang berkeadilan dan pemerataan karena meski oposisi, tujuan kita untuk kebaikan, kemuliaan bangsa, dan keadilan rakyat," tukasnya.(Nyu/P-4)