Merawat Nilai-Nilai Pancasila

HADIRNYA sekelompok kecil penguasa kekayaan alam membuat kesenjangan makin lebar di masyarakat. Kelompok itu hadir sebagai efek biaya politik tinggi. Masyarakat perlahan terpicu oleh kecemburuan. Pemicu kecil bisa menjurus anarkisme yang menghapus nilai-nilai Pancasila.

"Mahal biaya demokrasi itu. Banyak penyandang dana demi logistik kuat. Di daerah, kalau ada sponsor (bagi kepala daerah) tentu ada harapan. Itulah yang menguatkan kesenjangan terjadi. Ada yang berlebih punya lahan, sumber daya alam, dan ada yang tidak punya apa-apa," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan itu merupakan sisi gelap demokrasi yang lebih terbuka pasca-18 tahun reformasi. Biaya politik yang mahal itu memicu para calon pemimpin untuk mencari sumber pendanaan berisiko. Saat menang, kepala daerah itu bakal mengutamakan para pendana dan kelompok dalam membagi kue kesejahteraan. "Begitu menang jadi bupati, yang lain habis. Yang diberi yang ikut tim sukses saja," ucapnya.

Ketika sekelompok kecil penguasa kekayaan di daerah, yang merupakan kawan dari penguasa daerah, menguat dan memperlebar kesenjangan, masyarakat yang tak kebagian tetesan kemakmuran itu rentan terpicu oleh konflik sosial.

"Persaudaraan mulai menjauh, musyawarah mufakat, dan toleransi menjauh, sedikit-sedikit orang marah, ribut, salah paham sedikit masjid/gereja dibakar. Kesenjangan, intinya. Ada yang makan lebih, pendapatan lebih, dan ada yang tidak punya," terang Zulkifli.

Dia pun menyodorkan solusi berupa, pertama, pendirian sekolah konstitusi, yang rencananya merupakan sinergi antara MPR dan Lemhannas.

"Pembekalan berbagai pengetahuan dan perilaku bernegara sesuai konstitusi ini penting. Di luar negeri pejabat di-<>training dulu sebelum menjabat. Korban sudah terlalu banyak. Pejabat yang baik-baik, tapi tidak paham (aturan) kena enam bulan (penjara)," tuturnya.

Kedua, penyusunan haluan negara lewat amendemen terbatas UUD 45. Zulkipli mengakui semua fraksi di MPR pada dasarnya sudah sepakat soal ini. Teknisnya serupa RPJMN. Jika disepakati, ini baru akan digunakan MPR periode selanjutnya demi menghindari konflik kepentingan.

"Tapi haluan negara yang dibuat lebih pada ideologis filosofis. Pembangunan ekonomi, budaya, politik, dan keamanan dijiwai nilai-nilai Pancasila," tukasnya.

Libatkan semua elemen
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengakui kesadaran terhadap merosotnya pemahaman nilai-nilai Pancasila sudah terjadi sejak lama.

Meskipun pemerintah sudah berupaya menanamkan nilai-nilai Pancasila, menurutnya, langkah pemerintah belum menimbulkan dampak yang cukup signifikan.

"Itu karena kurang masif dan kurang melibatkan semua elemen-elemen bangsa dan kekuatan politik yang ada," terangnya kepada Media Indonesia, Kamis (11/8).

Ia menyampaikan nilai-nilai Pancasila mulai luntur pasca-Orde Baru. Lengsernya masa Orde Baru membuat Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dibubarkan.

Ketidakpercayaan kepada BP7 dan P4 memunculkan disorientasi karena bangsa kehilangan pegangan dan tak punya landasan yang kukuh yang menjadi rujukan dalam bernegara dan berbangsa.

"Kita tercerabut dari akar sendiri karena berdemokrasi minus Pancasila. Mulai sila pertama sampai sila kelima tak lekat dalam pikiran, tutur kata, hingga perilaku kita. Kelima sila Pancasila hanya menjadi aksesori, bak gicu pemerah bibir semata, hinggap tak bermakna, jelasnya.

Ia menyampaikan perlu membumikan kembali nilai-nilai Pancasila secara masif, intensif, dan atraktif sehingga mengena di hati warga masyarakat, baik melalui pendidikan formal (di sekolah), informal (dalam pelatihan-pelatihan), maupun nonformal (dalam komunitas-komunitas). Tak hanya itu, penanaman nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan melalui media elektronik/cetak, radio, dan media sosial.

"Semua nilai Pancasila bisa disosialisasikan dengan menggunakan metode-metode sesuai dengan konteks saat ini tanpa mengurangi esensi dari Pancasila itu sendiri," tutur dia.

Dengan metode-metode yang lebih mengena dan menarik, sosialisasi Pancasila bisa mencapai sasaran dan mudah dipahami masyarakat. Menurutnya, satu hal yang tak kalah penting juga ialah peran teladan dari pemimpin, elite, dan tokoh dari berbagai latar belakang yang bisa diteladani rakyat.(Nur/P-5)