Jokowi Berkah bagi PDIP dan Golkar

KEPUASAN atas kerja dan keyakinan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo berimbas positif bagi parpol pendukungnya, khususnya PDIP dan Golkar.

Ganjalan hanya ada di program ekonomi riil. Parpol pendukung pun mesti bersatu agar ekonomi bangkit dan berdampak jangka panjang.

Ketua DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengakui gerak cepat pihaknya dalam mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres 2019 berefek baik, yakni kenaikan elektabilitas sejak awal 2016.

Namun, ia mewaspadai ancaman dari sisi ekonomi.

"Golkar berkepentingan menjaga elektabilitas Jokowi tidak anjlok. Kalau Jokowi gagal, yang dukung ikut ambles dan (parpol) yang berseberangan naik (popularitasnya). Ini tantangan ke depan bagi Golkar, juga PDIP dan partai pendukung lainnya, untuk jaga jangan sampai kebijakan-kebijakan ekonomi jadi blunder dan memengaruhi elektoral (parpol)," urai Bambang dalam pemaparan Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Kinerja Pemerintahan Jokowi Pasca-Reshuffle Jilid II, di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi XI DPR dari PDIP Maruarar Sirait menyatakan pihaknya terus mendukung program-program ekonomi Jokowi-JK yang prorakyat.

Tingkat keyakinan dan kepuasan publik kepada Jokowi disebutnya akan naik tajam di 2018-2019 pada saat proyek-proyek infrastruktur besar selesai dibangun.

"Ekonomi jadi prioritas, inflasi terkendali. Golkar pun dapat buah elektabilitas. Akan tetapi, rakyat juga ragu dengan konsistensi Golkar, apa murni, apa udang di balik batu," sindir Maruarar.

Berdasarkan survei yang berlangsung pada 1-9 Agustus itu, dalam pertanyaan semiterbuka tentang pilihan partai jika pemilu legislatif dilakukan saat ini, PDIP dipilih 26,6% responden (naik dari hasil Pileg 2014 yakni 18,9%) dan Golkar 16,1% (naik dari 14,7%).

Namun, angka parpol pendukung pemerintah lainnya tak melampaui hasil Pileg 2014.

Bidang ekonomi

Survei juga menunjukkan ada tiga besar bidang kerja pemerintah yang semuanya di bidang ekonomi, yang dianggap paling buruk.

Ketiganya ialah pengurangan pengangguran (37% menyatakan makin buruk, 16% membaik), pengurangan jumlah orang miskin (34% memburuk, 18% membaik), dan penyediaan lapangan kerja (34% memburuk, 19% membaik).

Meski ada beberapa sektor ekonomi rakyat yang dianggap kurang memuaskan, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, tingkat kepuasan warga atas kerja dan keyakinan masyarakat atas kepemimpinan Jokowi tetap naik.

Menurut Burhanudin, masyarakat Indonesia sangat mempertimbangkan persoalan harga atau tingkat inflasi sebagai ukuran kepuasan.

Temuan survei pihaknya sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri membenarkan itu.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Zulkieflimansyah menyebut sisi negatif dari persepsi masyarakat yang fokus pada stabilitas harga ialah tidak hadirnya kebijakan ekonomi berdampak jangka panjang.

"Akhirnya penguasa cenderung melakukan langkah instan, impor, berutang, yang penting harga dikendalikan." (X-9)