GP Ansor Minta Arcandra Jujur dan Terbuka

GERAKAN Pemuda (GP) Ansor melihat kabar dua kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar harus dikembalikan pada pertimbangan hukum. Sebab, berdasarkan komitmen konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).

"Secara hukum, Indonesia tidak mengenal praktik kewarganegaraan ganda," kata Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam rilisnya, Minggu (14/8).

GP Ansor menilai bahwa permasalahan kabar kewarganegaraan ganda Arcandra menunjukkan bagaimana lemah dan amburadulnya kerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso. Yaqut mengungkapkan, BIN semestinya membantu Presiden dalam menentukan the right man on the right place saat merombak Kabinet Kerja tahap kedua.

"Bukannya the right man to protect the not so right vested interest group(s)," jelasnya.

Yaqut menjelaskan, GP Ansor memandang sektor ESDM merupakan sektor vital dan penting, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Untuk itu sangat memerlukan kepastian hukum.

"(Kepastian hukum) tidak bisa dipercayakan begitu saja kepada seseorang yang integritasnya dipertanyakan di awal masa jabatannya," ungkap Yaqut.

Dengan demikian, lanjut dia, dalam hal ini GP Ansor mendesak agar Arcandra jujur, terbuka, dan menunjukkan integritasnya dengan menjawab soal kepemilikan paspor Amerika Serikat. Integritas Arcandra akan diuji saat memberantas mafia migas dan mafia tambang.

Jika kemudian Arcandra jujur berkata bahwa dia pernah memiliki paspor AS, GP Ansor menilai bahwa Menteri Sekretaris Negara tidak cermat dalam membantu Presiden Joko Widodo menyusun keputusan yang cepat dan tepat.

Jika sebaliknya, GP Ansor menuntut Presiden Joko Widodo supaya menanggalkan jabatan menteri Arcandra. "Dan menggantinya dengan orang yang cerdas dan terutama berintegritas secepatnya, untuk segera memperbaiki sektor ini demi kemandirian dan kesejahteraan bangsa," ungkap Yaqut. (MTVN/OL-5)