Budi Gunawan Dinilai Akan Mampu Perbaiki Koordinasi BIN dengan Penegak Hukum

PENUNJUKAN Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dipandang tepat dan tidak akan menuai resistensi di instasi tersebut. Budi yang biasa juga dinilai mampu memperbaiki pola koordinasi antara BIN dan instansi penegak hukum lainnya.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris, Sabtu (13/8). "Komjen BG pasti bisa melaksanakan tugas dengan baik memimpin BIN," ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini BIN terkesan kesulitan saat akan menyampaikan sebuah informasi terkait deteksi dini dan pencegahan aksi terorisme kepada lembaga penegak hukum. Kehadiran BG pun menjadi solusi untuk menciptakan sinergitas pemberantasan terorisme yang lebih baik.

Charles menilai BG yang berasal dari unsur Polri tidak akan menimbulkan persoalan di internal, meski struktur di BIN didominasi oleh kalangan TNI. BG punya karier cemerlang dan mudah bergaul serta bisa merangkul bawahannya.

Pada prinsipnya alasan Presiden memilih BG, terang dia, mungkin karena melihat kinerja BIN belum efektif. Apalagi Presiden beberapa waktu lalu juga sempat mengangkat mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen purn Gories Mere sebagai Staf Khusus Presiden bidang Intelijen.

"Artinya pasti Presiden melihat ada kekurangan di BIN. Ketika sudah ada pergantian pimpinannya, saya kira wajar jika dilakukan reorganisasi di tubuh BIN agar lebih efektif. Tidak akan ada resistensi."

Senada disampaikan pengamat militer dan inteleijen Rizal Darma Putra. Katanya, BG diharapkan bisa membangun formula intelijen yang berbeda dari sebelumnya, seperti sistem deteksi dini, pengamanan dalam negeri, kontraintelijen, dan pengusutan terhadap gerakan terorisme yang harus disinergikan dengan Polri.

"Early warning detection itu bukan berarti direspons setelah terjadi sebuah kejadian. Tugas BIN beda dengan kepolisian yang setelah terjadi insiden baru melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujarnya.

Agar nantinya BG mendapat dukungan di internal BIN, imbuh dia, sebaiknya beberapa posisi strategis saat merombak struktur organisasi tetap dipegang oleh pejabat dari unsur TNI. BG juga dipersilakan untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya di dalam struktur tersebut.

"Tapi kalau posisi sestama (Sekretaris Utama BIN) sebaiknya tetap PNS dan adalah orang kepercayaan kepala BIN yang baru. Sestama yang berperan dalam pengangkatan pegawai, penggunaan anggaran, dan alokasi dana operasional intelijen," tandasnya. (OL-2)