Aturan JC Untuk Percepat Pemberantasan Korupsi

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai justice collabolator (JC) sudah tepat diterapkan untuk tindak pidana luar biasa. Hal itu didasarkan pada kondisi negara yang diliputi perilaku korupsi sehingga penjeraan patut terus diterapkan.

"Pada revisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 JC dihapus. Ini kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi," ujar Staf Divisi Hukum dan Monitoring ICW Lalola Easter, di Jakarta, Sabtu (13/8).

Menurutnya, penetapan aturan JC berlandaskan untuk percepatan pemberantasan korupsi. Status tersebut merupakan hadiah bagi pelaku korupsi yang kooperatif membantu memberantas perampok uang rakyat yang lain.

Ia menyatakan wacana perubahan PP 99 itu meliputi 12 poin yang patut dicermati. Yang paling kontras dalam rancangan PP itu adalah menghilangkan syarat JC.

"Nantinya ini bisa memberikan peluang subyektif oleh kepala lembaga pemasyarakatan dalam memberikan remisi. Kami juga khawatir ini jadi peluang koruptif oleh kalapas itu sendiri," ungkapnya.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengatakan tidak terdapat alasan kuat menghapus JC di tengah korupsi masih tinggi. Indonesia masih berada di zona bawah predikat negara transparan, dan bebas korupsi.

"Alasan saat ini seperti over kapasitas tidak kuat untuk menjerembak aturan JC. Korupsi ini kejahatan yang berbahaya dan dampaknya sistemik," katanya.

Ia menyatakan kalau alasan over kapasitas, penghuni lapas itu paling banyak penyalahguna narkoba. Narapidana korupsi jauh di bawah pidana umum lain jadi tidak tepat pemerintah mengorbankan pemberantasan korupsi.

"Kalau mau mengurangi over kapasitas, kenapa harus hilangkan JC, kenapa gak ubah aja aturan pengguna narkotika gak usah dipenjara," tegasnya. (OL-2)