Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PELUANG petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih terbuka lebar untuk didukung PDI Perjuangan (PDIP) dalam pentas Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ahok pun diminta proaktif menjemput bola. Pasalnya, hingga kini Ahok terkesan tak membutuhkan PDIP.
"Kita menunggu juga bagaimana sambutan dari petahana sendiri. Sampai saat ini kan (Ahok) belum ada menyatakan ingin didukung PDI Perjuangan juga," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Erico Sotarduga kepada wartawan di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/8).
Ditambahkan Erico, DPP PDIP juga masih membahas peluang memajukan Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta menyaingi Ahok. Namun, hal tersebut sangat tergantung respons masyarakat Surabaya.
"Apakah masyarakat Surabaya berkenan melepas Ibu Risma? Lalu itu apakah masyarakat DKI Jakarta juga bisa menerima kehadiran kader-kader kita dari dari daerah," jelasnya.
Sebelumnya Megawati dikabarkan mengumpulkan DPP PDIP di kediamannya untuk membahas Pilgub DKI. Namun, hal tersebut dibantah Erico. Menurut dia, DPP hanya membahas persiapan PDIP menjelang pilkada-pilkada di luar Pulau Jawa. "(Pilgub) DKI dibahas nanti belakangan," ujar dia.
Sinyalemen dukungan PDIP terhadap pasangan Ahok dan Djarot menguat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan tiga skenario PDIP dalam Pilgub DKI.
Pertama, mendukung pasangan petahana Ahok-Djarot. Kedua, memilih kandidat dari kader sendiri untuk dipasangkan dengan enam nama yang masuk dalam mekanisme penjaringan yang dilakukan internal PDIP. Terakhir, menyerahkan keputusan akhir di tangan Megawati.
Kendati belum ada keputusan final terkait kandidat, Hasto meminta Ahok proaktif menjalin kerja sama dengan parpol. Pasalnya, membangun Jakarta tidak bisa dilakukan sendirian. Siapa pun gubernur yang memimpin Jakarta berikutnya membutuhkan dukungan dari partai politik.
"Untuk mengelola Jakarta harus menyatukan seluruh kekuatan kolektif rakyat Jakarta dan memperoleh dukungan parpol. Jokowi saja kesulitan ketika tidak mendapat dukungan di DPR," ujar Hasto.
Hasto pun menilai wajar jika dibentuknya Koalisi Kekeluargaan yang diinisiasi tujuh parpol di tingkat DPD. Menurut dia, hal tersebut merupakan bukti adanya keinginan kolektif parpol untuk membangun Jakarta secara bersama-sama.
"Koalisi menunjukkan bahwa menjadi pemimpin bukan individual. Bukan orang-perorangan yang bisa bertindak secara individu. Memimpin harus menyatukan seluruh kekuatan kolektif rakyat," tandasnya. (OL-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved