Indonesia Jadi Pusat Koordinasi

ANGGOTA Association of Asian Constitutional Courts dan Equivalent Institutions (AACC) atau Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis Se-Asia akhirnya sepakat untuk membentuk sekretariat tetap bersama yang berada di dua negara.

Hal itu sebagaimana diputuskan dalam pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) yang dihadiri oleh 14 dari 16 negara anggota AACC. “Kita mengambil keputusan mengenai diperlukannya sekretariat tetap asosiasi MK dan institusi sejenis di tingkat Asia. Dalam rapat diputuskan bahwa kita membentuk sekretariat tetap,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Meskipun sebelumnya sempat tidak ada kesepakatan bulat terhadap pembentukan joint permanent secretariat atau sekretariat tetap bersama AACC, Presiden AACC periode 2014-2016 tersebut menjelaskan dalam pertemuan BoMM tersebut semua anggota sudah satu suara.

Sekretariat tetap bersama AACC berada di dua negara, yakni Indonesia dan Korsel. Arief menyampaikan sekretariat tetap yang ada di Indonesia berfungsi dalam hal perencanaan dan koordinasi, sedangkan sekretariat tetap di Korea berfungsi dalam hal penelitian dan pengembangan.

“Siapa pun presiden AACC yang terpilih untuk masa jabat­an 2016-2018, dia akan mengoordinasikan dua sekretariat tetap tersebut,” tambahnya.

Selain pembentukan sekretariat tetap tersebut, lanjut Arief, forum BoMM juga menyepakati pembentukan divisi tetap yang mempunyai fungsi dalam hal pendidikan dan pelatihan.

Dengan ada keputusan tersebut, Indonesia dan Korsel sudah resmi menjadi negara yang memiliki sekretariat tetap bersama AACC. “Kami sudah mempersiapkan diri,” tegas Arief saat ditanyakan kesiapan pembentukan sekretariat tetap AACC tersebut. Kendati demikian, ia menyebut terkait hal-hal teknis pembentukan sekretariat tetap masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Salah satu delegasi Indonesia, Noor Sidharta, menilai sekretariat tetap bersama akan menutupi kelemahan pola kerja yang selama ini diterapkan dengan sistem rotasi.

“Pembentukan sekretariat akan meringankan beban kerja AACC. Mulai dari perencanaan, koordinasi, publikasi, informasi, komunikasi dan teknologi, penelitian dan pengembangan, hingga pengelolaan pendanaan,” ujarnya.

Turki
Sekretaris Jenderal MK RI M Guntur Hamzah menjelaskan bahwa Turki dan Filipina telah menarik usulannya yang mengemuka dalam pertemuan Sekjen MK AACC pada Selasa (9/8). Sebelumnya, Turki menginginkan pembentukan sekretariat tunggal AACC di satu negara, sedangkan Fi­lipina menginginkan pembentukan divisi tetap dengan sekretariat AACC mengikuti rotasi dari presiden AACC terpilih.

“Jadi, Turki dan Filipina menarik usulannya. Mereka tarik demi kepentingan konsensus dan bersedia untuk mendukung joint permanent secretariat,” terangnya. Namun, sambung dia, Turki pun diberikan peran untuk membentuk divisi tetap di bidang pelatihan dan pendidikan.

Guntur menyebut semua anggota negara AACC sepakat dengan pembentukan divisi tetap di Turki tersebut. Semua anggota mengakui Turki dapat menggelar program pelatihan dan pendidikan dengan sangat baik, misalnya program summer school dan workshop. “Dua pertimbangan itu dipandang tepat untuk pusat pelatihan dan pendidikan,” terangnya. (P-4)