Ichsanuddin Noorsy Terima Putusan KPUD

BAKAL calon (balon) Gubernur DKI dari jalur independen Ichsanuddin Noorsy menerima putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta yang menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan sebagai bakal calon gubernur perseorangan pada Pilkada 2017.

Menurut Ichsanddin, ia telah menerima surat pemberitahuan resmi bernomor 311/KPU-Prov-010/VIII/2016 perihal hal tersebut, pada Selasa (9/8). "Sudah terima surat resmi dari KPUD," kata Ichsanuddin, Rabu (10/8).

Pengamat ekonomi politik itu juga tidak mempersoalkan keputusan KPUD yang membuatnya tidak lolos sebagai balon gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Ahmad Daryoko sebagai balon wagub melalui jalur independen.

"Biasa saja. Tidak ada yang meringankan, tidak pula memberatkan," kata anggota DPR/MPR periode 1997-1999 tersebut.

Hal tersebut, menurut Ichsanuddin, didasarkan pada sikapnya yang tidak proaktif terkait pencalonan itu. "Saya tidak pernah mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada ini. Posisi saya adalah dicalonkan. Saya sangat menghargai adanya permintaan untuk maju dan dicalonkan. Saya tidak mengabaikan amanah tersebut. Siap, akan tetapi dengan syarat, terkait 'kendaraan' saya minta disiapkan dan proses untuk itu saya percayakan sepenuhnya kepada kawan-kawan yang mendukung," papar doktor ekonomi politik dari Universitas Airlangga tersebut.

Karena itu, saat ia mendatangi KPUD DKI Jakarta, pada Minggu (7/8), untuk mengikuti proses pendaftaran, formulir dan jumlah salinan KTP dukungan telah disiapkan dan datang terlebh dahulu.

"Mengenai jumlah saya menyebut sesuai laporan terakhir dari Tim. Saya pribadi tidak pernah melakukan verifikasi langsung mengenai jumlah dkungan, saya mempercayakkan sepenuhnya proses itu kepada Tim," jelasnya.

Di lain sisi, sebelum proses pendaftaran ia lakukan, Ichsanuddin mengungkapkan, ia sudah dimbau oleh sejumlah konglomerat yang ia kenal, agar tidak maju dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Salah satunya terkait dengan dukungan finasial yang dinilai tidak memadai.

"Ada yang bilang, lu punya berapa? Nggak usahlah, ntar ke laut lo. Saya bilang, saya paham. Tapi, ini bukan soal uang. Ini soal amanah yang harus kita hormati dan hargai. Dari sana, saya berharap banyak tambahan pelajaran yang dapat dipetik bersama, terutama bagaimana kondisi sosial politik dan ekonomi di negeri ini telah demikian jauh terjebak pada siklus transaksional," lanjutnya.

Terhadap pihak yang menilainya negatif, mantan Komsaris Bank Bali itu mempersilahkan. "Terima kasih kepada yang mem-bully, karena berarti telah membantu mengurangi sebagian dari dosa-dosa saya," cetus Ichsanuddin sambil tertawa.

Sebelumnya, Ketua KPU DKI Soemarno menyebut data KTP yang dimiliki Ichsanuddin hanya sekitar 19.505. "Jadi dukungannya tak memenuhi syarat minimal," kata Soemarno.

Dalam kaitan itu, Ketua Tim Komunitas Pendukung Ichsanuddin Noorsy (KPIN) Budi Mulyawan dalam rapat evaluasi sebelum pendaftaran, dilaporkan, menyatakan jumlah dukungan yang dikumpulkan oleh KPIN telah mencapai 600 ratus ribu KTP. Namun setelah diverifikasi oleh KPUD DKI Jakarta, jumlahnya ternyata hanya 19.746 KTP, jauh dari syarat dukungan minimal untuk balon perseorangan sebanyak 532.213 KTP.

Terkait hal itu, Budi Mulyawan dilaporkan telah meminta maaf kepada Ichsanuddin, karena Tim KPIN tidak berhasil menyiapkan kendaraan bagi pencalonan Ichsanuddin dan Ahmad Daryoko. Melalui pesan singkat, yang beredar, Budi disebutkan meminta maaf.

"Mohon maaf, atas ketidakmampuan sy, mengatasi masalah yang ada.. Sehingga berdampak, mencemarkan nama baik Bang Noorsy. Salam hormat. (Budi Mulyawan)." (OL-2)