Formappi Yakin Publik akan Tolak Kenaikkan Dana Parpol

KETUA Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai akan ada penolakan dari publik jika peningkatan bantuan dana bagi partai politik, yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), direalisasikan.

"Partai politik kini sedang mengalami distrust dari publik. Ini ancaman yang serius sehingga apapun ide dari partai, apalagi pendanaan untuk partai, pasti mendapat penolakan dari publik," kata Sebastian, Rabu (10/8).

Menurut dia, pascareformasi belum ada partai politik yang menunjukkan akuntabilitas kegiatannya kepada masyarakat. Hal itu kemudian menjadi alasan publik untuk tidak mempercayai parpol.

"Pengelolaan keuangan parpol yang dijalankan saat ini, apakah yang bersumber dari APBN atau anggota, tidak dapat meyakinkan publik bahwa partai dapat mengurus dana dengan baik. Pengaturan keuangan ini sama sekali tidak ditunjukkan secara akuntabel kepada publik, sehingga kalau ada wacana dana parpol ditambah dan diambil dari APBN pasti ada penolakan," ujar Sebastian.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sempat mengusulkan agar ada peningkatan bantuan dana bagi partai politik sebesar Rp21 triliun atau 1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peningkatan dana parpol ini ditujukan untuk membangun sistem politik yang lebih baik ke depannya, dikarenakan posisi parpol yang strategis untuk penyelenggaraan demokrasi negara, sehingga dianggap penting untuk diperkuat. (Ant/OL-3)