Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GAJAH di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Demikianlah penggambaran wacana politik untuk menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Direktur Eksekutif Algoritma sekaligus pengajar ilmu politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana menyebut upaya mengawinkan Ganjar dan Anies ebagai hal yang tidak logis. Sebab, Anies yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS membawa isu perubahan.
Di sisi lain, Ganjar melalui PDI Perjuangan membawa semangat keberlanjutan atas arah pembangunan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Adit juga mengatakan basis pemilih Anies sama dengan Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga merupakan politisi PPP, yakni kelompok Islam kanan.
Baca juga : Pengamat Nilai Koalisi Perubahan Dinilai Lebih Maju
Terlebih, sambungnya, PPP telah berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Oleh karena itu, Sandiaga seyogianya dilihat sebagai modal yang dimiliki koalisi PDI Perjuangan dan PPP.
"(Pilihan) yang rasional adalah yang di depan mata (Sandiaga), karena mereka (PDI Perjuangan) sudah berkoalisi sama PPP, di sisi itu kemudian calonnya PPP adalah Sandi," jelas Adit kepada Media Indonesia, Jumat (25/9).
Sebelumnya, wacana menduetkan Ganjar dengan Anies datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdulllah. Hal itu berangkat dari survei yang menyimulasikan pemilihan dengan calon keduanya atau head to head. Said berpendapat, Anies bukanlah kompetitor yang patut diremehkan.
Baca juga : Pintu Koalisi Perubahan Masih Terbuka untuk Demokrat
"Keduanya juga sama-sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada," aku Said.
Terkait cairnya dinamika politik di Indonesia lewat wacana duet Ganjar-Anies, Adit berpendapat hal itu disebabkan karena praktik politik Tanah Air tidak ideologis. "Paradigmanya cenderung akomodatif, moderat, sehingga tidak terpolarisasi dalam fragmen yang keras antara kiri dan kanan." (Z-4)
GANJAR Pranowo merespon pertanyaan awak media terkait sosok yang cocok menjadi Gubernur Jawa Tengah (Pilkada Jateng). Ini menurutnya.
Megawati diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
Adian Napitulu, Ganjar Pranowo, hingga Basuki Tjahaja Purnama masuk kepengurusan PDIP
Ajang Soekarno Run sebagai penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024 digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6)
PDI Perjuangan menanggapi soal adanya kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta.
MANTAN Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo mengungkapkan munculnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta yang akan didukung PDI Perjuangan
Dasco menepis kabar adanya perppu MD3 untuk mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR RI periode mendatang.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Partai Gerindra tak mempermasalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi di Pilkada Banten 2024.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Hevearita Gunaryanti Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 1 Agustus 2024. Dia bakal dimintai keterangan soal dugaan rasuah di Pemkot Semarang.
Pemeriksaan Hevearita sejatinya dijadwalkan pada Selasa (30/7). Saat itu, wali kota Semarang sedang mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait dengan pengesahan RAPBD Tahun 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved