Polri Gandeng Pihak Eksternal

SETELAH Badan Narkotika Nasional berinisiatif melakukan peng-usutan atas testimoni gembong narkoba Freddy Budiman pascapemanggilan Kepala BNN Budi Waseso oleh Presiden Joko Widodo, kini giliran Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim independen untuk menginvestigasi internal mereka.

Tim independen dibentuk untuk memverifikasi pengakuan Freddy Budiman yang disampaikan kepada Koordinator Kontras Haris Azhar. Tim itu beranggotakan 17 orang, dari Polri seperti Divisi Hukum, Propam, dan Bareskrim, juga pihak eksternal. Tim dipimpin Inspektur Pengawas Umum Polri Komjen Dwi Priyatno.

Pihak eksternal yang terlibat antara lain Ketua Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, dan pengamat komunikasi politik Effendy Ghazali.

“Tim juga akan bekerja sama dengan lembaga negara lainnya, seperti Ditjen Bea dan Cukai, TNI, dan dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, kemarin.

Sebelumnya, Polri, BNN, dan TNI melaporkan Haris ke Bareskrim Polri dengan duga-an pasal pencemaran nama baik karena Haris menulis testimoni Freddy yang menyatakan selama beberapa tahun menyelundupkan narkoba, Freddy sudah memberi uang Rp450 miliar ke sejumlah anggota BNN dan Rp90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri. Freddy juga mengaku pernah dikawal perwira TNI berbintang dua saat menyelundupkan narkoba.

Di sisi lain, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan laporan terhadap Haris tetap ditindaklanjuti dan belum ada rencana pencabutan.

Dalam kesempatan terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI Soleman B Ponto mengungkapkan adanya kekuatan besar di bisnis narkoba. Ia menceritakan, pada 24 Mei 2012 timnya ditugaskan memeriksa kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, sehari berselang, Ponto mendapat laporan salah satu anak buahnya ditahan BNN karena mengeluarkan kontainer dari Tanjung Priok yang berisi narkoba.

“Ternyata ada kontainer ketiga yang tidak dilaporkan. Katanya ada ‘kekuatan besar’ untuk tidak memeriksa kontainer tersebut,” ujarnya.

25 aduan

Laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan yang dilakukan aparat di kasus narkoba terus bertambah ke Posko Darurat Bongkar Aparat Kontras. Dari 30 aduan itu sebanyak 25 aduan berkaitan dengan dugaan ‘permainan’ aparat di kasus narkoba.

“Kebanyakan yang dilaporkan dari polres dan daerahnya banyak ada di Aceh, Jakarta, Lampung, Banten, NTB, dan Poso (Sulawesi Tengah),” ujar staf Bidang Advokasi Hak Ekonomi dan Sosial Kontras Tadzkia Nur Shafira.

Aduannya beragam, seperti bandar narkoba yang ditahan hanya beberapa hari untuk kemudian dilepas kembali, tidak ada proses hukum hingga ke pengadilan, hingga dugaan adanya transaksi yang ditawarkan polisi jika ingin lepas dari jeratan hukum.

Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi mengatakan pihaknya akan mendatangi LP Nusakambangan untuk mencari tahu siapa petugas BNN yang meminta CCTV di ruang tahanan Freddy dicopot.

“Waktunya itu tahun 2014 saat libur Kenaikan Isa Almasih. Nanti dilihat buku tamunya. Siapa yang ke sana,” kata Slamet. (Mal/P-4)