Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengoptimalkan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Upaya tersebut dilakukan Kemendagri bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kantor Staf Presiden; dan Ombudsman.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan, pemerintah tidak bisa menempatkan masyarakat secara pasif hanya sebagai penerima pelayanan publik, tetapi juga melibatkannya secara aktif dalam proses pelayanan publik.
Baca juga : Mendagri Terbitkan Instruksi Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek
Dia menambahkan, pengaduan berupa kritik ataupun masukan dari masyarakat dibutuhkan untuk mengetahui apakah kebijakan atau pelayanan publik yang diberikan pemerintah sudah sejalan dengan kebutuhan atau harapan masyarakat.
Saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat yang takut untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum ataupun melalui kanal pengaduan. Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia pada September 2020 mendapati ada 69,6 persen responden yang merasa takut untuk menyampaikan pendapat dan kritik.
Baca juga : Peningkatan Kinerja Perangkat Desa Jadi Kunci Menggali Potensi Desa
Hal tersebut menurut Yusharto perlu direspons dengan menyediakan pengelolaan pengaduan yang tepat salah satunya melalui aplikasi SP4N-LAPOR!.
"Melalui aplikasi LAPOR! masyarakat kita berikan akses seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi, kritik, aduan atau permintaan informasi yang bersifat pelayanan publik," jelasnya pada acara LAPOR Goes To Campus (LGTC) di Balairung Rudini Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (23/8).
Yusharto mengatakan, Kemendagri sebagai kordinator, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) telah mengirimkan Surat Edaran Mendagri No. 000.9.3.4/3310/SJ kepada seluruh gubernur pada 26 Juni 2023.
Surat tersebut menjelaskan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! oleh Pemda Tahun 2022. Melalui surat tersebut, Kemendagri meminta kepada seluruh Pemda agar segera menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.
"Bagi pemerintah daerah segera tindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat, tepat, dan tuntas," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto jnenegaskan, Kemendagri akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan seluruh Pemda agar turut mendukung pengelolaan SP4N-LAPOR!.
Hal ini diperlukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dirinya juga mengajak seluruh praja IPDN untuk turut mendukung program pemerintah tersebut.
"Melalui kegiatan LAPOR! Goes To Campus ini yang melibatkan para praja atau mahasiswa ini diharapkan mampu membawa arah perubahan dalam pembangunan bangsa, hal inilah juga yang akan menunjukan peran pemuda untuk terus berbenah dan menyiapkan diri dalam mendukung program pemerintahan," pungkasnya. (Z-5)
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Selain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berfungsi sebagai pelindung, penengah konflik, dan penyuluh masyarakat.
Firma konsultasi manajemen Kearney AS menyebut penggunaan AI berpotensi menyumbang hampir US$1 triliun produk domestik bruto (PDB) Asia Tenggara pada 2030.
Pemerintah menargetkan 18 layanan publik yang terimbas insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih dan melayani masyarakat pada akhir Juni 2024.
SERVER PDNS Kominfo mengalami serangan siber. Guru Besar bidang IT Prof Marsudi Wahyudi Kisworo mengatakan bahwa di dunia keamanan komputer tidak ada sistem yang dijamin keamanannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved