Bertemu Presiden, KPU Dorong Penyelesaian Revisi UU Pemilu

ENAM Komisioner KPU menemui Presiden Joko Widodo. Menurut Ketua KPU Juri Ardiantoro, pihaknya melaporkan beberapa hal terkait Pilkada Serentak dan Pemilu 2019.

"Kami sampaikan pertama, supaya UU Penyelenggaraan Pemilu bisa didorong selesai dan pengesahannya paling lambat akhir 2016," kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (9/8).

Juri menegaskan banyak persiapan yang harus dilakukan, yakni pelaksanaan verifikasi parpol peserta Pemilu dan beberapa lainnya untuk DPR dan DPRD.

KPU juga meminta penguatan lembaga penyelenggara Pemilu dan hal pendukung lainnya dimasukkan dalam revisi UU.

Dorongan KPU disambut positif pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, penyelesaiaan revisi diupayakan selesai akhir tahun ini.

"September nanti pemerintah bisa kirimkan ke DPR, sehingga ada waktu paling awal pembukaan Januari 2017 revisi UU Pemilu selesai," kata Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, pihaknya akan menyerahkan draf kepada Presiden dan membawa pembahasan alternatif satu sampai tiga dalam rapat terbatas di Istana. Ia menarget pertengahan September Amanat Presiden (Ampres) bisa dikirim ke Parlemen.

Tidak hanya itu, revisi UU Pemilu akan memberikan porsi tepat kepada KPU. Tjahjo ingin nasib personel KPU sama dengan lembaga negara lainnya.

Selama ini, KPU tidak mendapatkan anggaran kesehatan.

"Padahal Ombudsman, LPSK ada jaminan kesehatan. Saya kira bisa kita siapkan dengan baik," ucap mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Dalam pertemuan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno ikut mendampingi Jokowi. Sedangkan Ketua KPU Juri Ardiantoro didampingi Komisionr KPU Arief Budiman, Sigit Pamungkas, Idha Budhiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Sekjen KPU.

KPU juga sempat melaporkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang dianggap berjalan baik. Persiapan Pilkada Serentak 2017 juga dibahas dan dilaporkan.

Persiapan dinyatakan on the track. Anggaran untuk 110 daerah peserta Pilkada sudah tercukupi. Saat ini, penyelenggara Pemilu itu sedang menyelesaikan Peraturan KPU.

Selain itu, KPU juga menyampaikan rencana pertemuan KPU dan LSM pemerhati Pemilu se-Asia. Acara akan berlangsung 22-26 Agustus di Bali. Presiden diminta membuka acara tersebut. (MTVN/OL-3)