Dua Anggota DPR Diperiksa KPK Terkait Korupsi Kementerian PUPR

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menyidik dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek di Kementerian PUPR dengan tersangka Kepala Balai Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary (AHM). Penyidik hari ini menjadwalkan pemeriksaan pada dua anggota DPR RI.

"A Bakri HM, anggota DPR Fraksi PAN dan Alamudin Dimyati Rois, anggota DPR Fraksi PKB diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AHM," ujar Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrianti, Selasa (9/8).

KPK telah menetapkan Amran sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap anggota Komisi V DPR terkait proyek pelebaran Jalan Tehoru-Laimu di Maluku dan Maluku Utara.

Amran diduga telah menerima uang lebih dari Rp15 miliar dari para pengusaha, melalui Abdul Khoir.

Uang suap tersebut terkait proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

Suap proyek ini terbongkar saat Abdul dan beberapa anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti, Dessy A Edwin, dan Julia Prasetyarini ditangkap KPK pada 13 Januari 2016.

Kasus itu juga menjerat anggota Komisi V lainnya, yaitu legislator Golkar Budi Supriyanto yang menyusul berpredikat tersangka pada 2 Maret lalu. Kemudian Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai BPJN IX wilayah Maluku Utara Amran HI Mustary pun ditersangkakan. (MTVN/OL-3)