BNN Dalami Kasus Freddy

BADAN Narkotika Nasional (BNN) mulai bergerak mendalami kasus dugaan keterlibatan aparat dalam bisnis narkoba Freddy Budiman.

Salah satu langkah yang mulai dilakukan BNN, kemarin, ialah memeriksa mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusakambangan, Liberti Sitinjak.

Nama Sitinjak yang kini menjabat Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur disebut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan terpidana mati Freddy Budiman, Haris mengunggah tulisan berjudul Cerita Busuk dari Seorang Bandit di media sosial.

Tulisan itu memuat pengakuan Freddy Budiman.

Sitinjak diperiksa Tim Investigasi BNN selama 2 jam lebih di Kantor BNN, Jakarta Timur, kemarin.

Sitinjak memberi kesaksian ihwal 'nyanyian' Freddy Budiman itu. Ia datang didampingi dua stafnya.

Tim investigasi dari BNN dipimpin langsung Inspektur Utama BNN, Inspektur Jenderal Rum Murkal.

Dalam pemeriksaan itu, Sitinjak ditanya satu demi satu ihwal pengakuan Freddy yang disampaikan Haris Azhar.

Pengakuan yang sempat mengejutkan publik di antaranya soal permintaan petugas BNN agar CCTV di ruang tahanan Freddy dicopot.

"Ia mengakui adanya permintaan (mencopot CCTV) itu," ucap sumber di BNN.

Kabag Humas BNN Kombes Slamet Pribadi pun membenarkan hal itu.

Sitinjak mengakui ada permintaan petugas BNN untuk mencopot CCTV itu.

Namun, permintaan itu tidak disampaikan langsung kepadanya, tetapi ke stafnya di LP Nusakambangan.

"Akan tetapi, itu tidak di-respons olehnya (Sitinjak). Ini dalam artian dia tidak diintervensi kehadiran petugas BNN itu. Namun, dia lupa siapa oknum BNN yang memintanya mencopot CCTV itu."

Dengan pernyataan itu, tambah Slamet, BNN tetap akan mendalami pernyataan Sitinjak.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menanggapi bahwa pengakuan Sitinjak bisa menjadi langkah awal untuk menelusuri lebih dalam kebenaran informasi yang di-sampaikan Freddy Budiman melalui Haris Azhar.

"Memang tidak mudah, tetapi informasi ini harus dikembangkan, diselidiki, dikonfirmasi, dan diumumkan kepada publik," tukasnya.

Praktisi hukum sekaligus pengacara Haris, Todung Mulya Lubis, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim independen guna mengungkap kasus itu.

Tim independen yang kredibel termasuk melibatkan Haris untuk dapat mengungkap fakta jaringan Freddy Budiman.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa dimintai bantuan menelusuri transaksi mencurigakan yang mengalir ke sejumlah pejabat.

Todung juga meminta Presiden Joko Widodo meniru langkah Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mengumumkan nama-nama pejabat negara yang terlibat bisnis narkoba.

Di tempat terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Stra-tegis (Bais) TNI Soleman B Ponto membenarkan dugaan adanya permainan dalam bisnis narkoba di Indonesia.

Meski tidak menjelaskan secara mendetail, Ponto menyebut, "Ada kekuatan besar yang melindungi pengiriman barang haram itu pada Mei 2012." (Sat/Pol/Nic/Ant/X-7)