Daerah Inginkan Perppu

DORONGAN agar pemerintah secepatnya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengakomodasi calon pasangan tunggal dalam pilkada 9 Desember mengemuka dari kepala daerah.

Alasan para kepala daerah tersebut nyaris sama, yakni mereka khawatir penundaan pilkada di daerah yang berbuntut penunjukan pelaksana tugas (plt) bupati/wali kota tersebut akan mengganggu efektivitas roda pemerintahan.

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar kepada Media Indonesia mengaku setuju terhadap perppu, terutama terkait dengan persoalan calon pasangan tunggal dalam pilkada di Kabupaten Tasikmalaya.

"Saya pikir plt selama dua tahun itu terlalu lama. Ya, kewenangan plt terbatas baik dalam pelaksanaan kebijakan maupun birokrasi. Nanti apa-apa harus lapor ke gubernur. Urusan mutasi pegawai menjadi ribet makanya saya mendukung perppu," kata Deddy di Gedung Sate, kemarin.

Akibat penundaan pilkada, lanjut Deddy, pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki total anggaran Rp1,3 triliun dapat terhambat. "Masyarakat dirugikan karena daerahnya nggak maju-maju.

"Ketika disinggung tentang minimnya calon kepala daerah dari partai politik, Deddy menengarai hal itu disebabkan kaderisasi yang mandek. "Itu salah satu penyebabnya. Di sisi lain, parpol tidak bisa asal-asalan memilih calon. Walaupun demikian, parpol kan tidak bisa dikenai sanksi.

"Berdasarkan informasi KPU, Senin (3/8), dari 13 daerah dengan jumlah pasangan calon kurang dari dua kini tersisa tujuh. Ketujuh daerah tersebut ialah Kabupaten Tasikmalaya, Jabar; Kabupaten Blitar, Jatim; Kabupaten Pacitan, Jatim; Kota Surabaya, Jatim; Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT; Kota Mataram, NTB; dan Kota Samarinda, Kaltim. Sesuai dengan peraturan KPU, ketujuh daerah tersebut harus menunda pelaksanaan pilkada pada 2017.

Pekan ini

Wakil Wali Kota Samarinda Nusyirwan Ismail pun sependapat dengan Deddy. Menurut Nusyirwan, penundaan pelaksanaan pilkada pada 2017 membawa konsekuensi negatif bagi perkembangan daerah.

"Bayangkan plt wali kota tidak mempunyai kebijakan strategis dalam menentukan anggaran daerah. Kalau begini, semua program pembangunan dipastikan mandek," ujar Nusyirwan, pendamping calon petahana Syaharie Jaang (Wali Kota Samarinda) sebagai calon tunggal dalam Pilkada Kota Samarinda 2015.

Pada sisi lain, kata Nusyirwan, Kota Samarinda yang memiliki total APBD Rp9,3 triliun tersebut merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan konsep dan tatanan program pembangunan ke depan sehingga tidak tepat menunjuk plt yang tidak dapat mengambil keputusan strategis.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui perppu yang diharapkan para kepala daerah mungkin terbit pekan ini. "Saya pikir (minggu ini) karena sekitar 80 daerah yang memiliki dua pasang calon juga masih mempunyai risiko jika persyaratannya tidak lengkap. Presiden yang menentukan, entah itu perppu atau opsi lain."Sementara itu, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan penerbitan perppu merupakan siasat untuk mengatasi penundaan pilkada di tujuh daerah.

"Pembahasannya mempertimbangkan suara partai politik karena itu alternatif terakhir," tandas Tedjo seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, kemarin. (SY/AD/Nyu/Kim/Ant/X-4)