Polri Siapkan Langkah Kawal Momentum Pertumbuhan Ekonomi

KEBERHASILAN kebijakan fiskal yang saat ini menjadi salah satu fondasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo di bidang ekonomi, merupakan bagian untuk mengukur masa depan NKRI. Untuk itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah menyiapkan berbagai langkah dalam mengiringi kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro serta mikro. Salah satunya adalah dengan ikut mengendalikan inflasi berada di angka yang sudah ditentukan oleh negara.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, usai melakukan video confrence bersama Kapolri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dengan seluruh jajaran reserse dan kriminal Polri, di Mabes Polri, Senin (8/8).

Menurut Ari, menjaga angka pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi sudah menjadi pekerjaan besar serta menjadi tumpuan bagi pemerintah untuk mengelola dan menata Indonesia‎ yang lebih baik.

“Gerak angka pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang mulai positif, tentu mesti beriringan bersama seluruh elemen bangsa. Memperkuat lagi sinergi dengan seluruh lini, tidak terkecuali di tubuh Polri dalam mengendalikan inflasi, adalah keharusan,” ungkap Ari.

Ari melihat bahwa arah perubahan positif dari ekonomi Indonesia salah satunya juga dimulai dari instruksi presiden terkait pernyerapan anggaran, yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Jokowi saat Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) beberapa waktu lalu.

“Akan ada alokasi dana yang dikelola pemerintah pusat dan daerah yang begitu besar. Untuk itu, komitmen menciptakan stabilitas hukum, salah satunya pengendalian harga yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, merupakan kewajiban,” ungkap Ari.

Berdasarkan data, berbagai paket kebijakan memang sudah mulai dilaksanakan pemerintah dengan melakukan langkah perbaikan dan percepatan lebih lanjut di bidang ekonomi. Di level kebijakan, pasca reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, Jokowi telah menginstruksikan agar menjadikan fiskal sebagai salah satu instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Bentuknya sendiri mulai dari revisi APBN 2016 agar APBN menjadi instrumen fiskal yang lebih kredibel, penyerapan dana anggaran di daerah-daerah yang ditenggarai masih tersimpan cukup besar, hingga menginstruksikan penguatan juga pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bagi daerah yang masih belum memilikinya.

Untuk itu Ari menyatakan, Polri juga sudah menyiapkan langkah penerapan kebijakan untuk menjaga inflasi bagi seluruh jajaran reserse dan kriminal, yang nantinya akan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Salah satu langkah itu adalah sensitif dan responsif dengan situasi serta kondisi di kewilayahannya.

“Instruksi presiden sudah sangat jelas bahwa seluruh jajaran kepolisian, termasuk reserse dan kriminal, untuk lebih aktif lagi dalam TPID. Misalnya, saat di kewilayahannya ada gejolak harga bahan kebutuhan pokok, harus langsung turun dan bergerak melakukan intervensi bersama TPID. Serta harus dengan segera mendeteksi juga mengidentifikasi berbagai potensi yang bisa merugikan masyarakat dan para investor, melalui pencegahan secara langsung,” kata Ari.

Selain itu Ari menegaskan, dengan adanya kemungkinan aksi penimbunan barang, seluruh anggota Polri bersama pemerintah daerah dan kejaksaan juga harus melakukan pengecekan di gudang-gudang penyimpanan. Jika kemudian ditemukan fakta bahwa telah terjadi penimbunan, maka barang yang ditimbun, mesti segera dikeluarkan.

"‎Kalau misalnya di wilayahnya ada stok barang yang menipis, tindakan pertama yang harus dilakukan justru harus langsung turun tangan membantu TPID untuk memperbesar stok di wilayahnya. Caranya dengan mengeluarkan stok para penimbun itu sehingga harga di kabupaten dan provinsi bisa stabil lagi. Jadi, jangan langsung mengkriminalisasi siapa saja termasuk para investor,” tegas Ari.

''Dengan mengedepankan pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan,'' tambah. (X-11)