Mengubah Penjara Jadi Lembaga Pendidikan

"SELAMAT pagi, Pak Rizal," sapa anak-anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IA Tangerang dengan suara kompak. Rizal Fuadi, 38, merupakan guru otomotif dan komputer di LPKA Tangerang yang mendampingi Media Indonesia berkeliling di LP itu, Jumat (5/8) pagi. Sapaan hangat itu muncul saat kami melihat ruangan perpustakaan dan tempat kerajinan tangan narapidana (napi) anak. Media Indonesia berkesempatan mengunjungi LPKA Tangerang yang khusus menampung napi anak berusia 12-18 tahun, sesuai dengan UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak ada kesan angker atau penjara seperti LP atau rutan dewasa. LPKA seluas 1.285 m3 itu layaknya sebuah sekolah. Kini, LP berkapasitas 220 orang itu menampung 91 napi anak. Hari itu Rizal mengajak kami berkeliling untuk melihat kelas-kelas yang digunakan napi untuk belajar, baik pelajaran formal maupun informal.

Mulai kelas untuk menjahit, kelas praktik otomotif, ruang SD sampai SMK, hingga klinik kesehatan. Selain itu, ada pula kelas untuk keterampilan mengelas, mencukur, praktik berkebun dan perikanan, serta kesenian. Setiap Jumat tidak ada aktivitas belajar mengajar, tapi hanya ada kegiatan olahraga. Belajar mengajar hanya berlangsung pada Senin-Kamis serta Sabtu untuk pengayaan keterampilan. Rizal yang juga Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik LPKA Tangerang menuturkan jam belajar napi anak tidak seperti pada umumnya, hanya berlangsung dari pukul 08.00 sampai pukul 11.00. Hal itu diterapkan karena 90% anak di LPKA tidak pernah mengeyam bangku sekolah sehingga belum terbiasa. Untuk itu, beberapa modifikasi pun dilakukan, termasuk memperbanyak praktik keterampilan sehingga mereka tidak mudah jenuh. "Kita gabungkan pembelajaran audio, visual, dan kinestetik (praktik), persentasenya dominan ke kinestetik. Kalau di kelas mereka jenuh, dimodifikasi dengan memperbanyak praktik sehingga lebih mudah dipahami," jelas Rizal. Pendekatan kepada anak, katanya, membutuhkan cara khusus dengan pendekatan secara personal untuk menumbuhkan motivasi sehingga waktu yang dijalani anak-anak di LPKA bermanfaat.

Untuk itu, hal yang perlu diubah pertama kali ialah kedisiplinan. Dengan latar belakang yang mayoritas tidak pernah bersekolah, anak-anak tidak terbiasa disiplin karena merasa tidak ada kewajiban untuk bersekolah. Namun, ketidakdisiplinan itu diubah dengan menerapkan kegiatan rutin yang harus dilakukan setiap hari di LP. "Contoh, pukul 07.30 harus apel dan setelah itu masuk kelas, otomatis pukul 06.00 sudah bangun. Nanti kalau tidak ikut kita beri sanksi semisal bersihkan kamar mandi, taman, jadi marbot masjid. Itu untuk melatih kewajiban ibadah serta hafalan surat," urai Rizal. Ia menyadari membuat pendidikan napi anak berkualitas tidak cukup dengan hanya berharap kepada anak-anak, tapi juga butuh guru berkualitas. Ia menyebutkan tenaga pembinaan di LPKA yang berjumlah 31 mayoritas bukan guru profesional, melainkan pegawai Kemenkum dan HAM yang difungsikan sebagai guru, termasuk dirinya. Untuk itu, ia meminta Kemendikbud agar melihat permasalahan itu dan menyediakan tenaga pendidik profesional serta memberikan kesempatan bagi guru-guru di LPKA untuk mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). "Ini harapan, tapi sampai saat ini belum satu guru pun yang diikutkan PPG," cetusnya. Kepala LPKA Tangerang Netty Saraswati pun mengharapkan perhatian Kemendikbud untuk menyuplai tenaga pendidik profesional ke LPKA.

Dia mengaku sudah beberapa kali mengajukan permintaan, tetapi belum mendapatkan respons. Selain itu, imbuhnya, kegiatan pendidikan di LP untuk anak memang sudah mendekati sistem pendidikan pada umumnya, tapi belum dibarengi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Apalagi, masih terdapat jeruji yang berkesan kriminal. "Bangunan fisik LPKA mestinya ramah anak. Untuk itu, kesan penjara mestinya dijauhkan." Membentuk anak yang berkarakter dan mandiri merupakan tujuan LPKA. Hal itu penting dilakukan untuk mengubah pola pikir napi anak bahwa masuk ke LPKA bukan akhir dari segalanya. Dalam kaitan itu, perlu peran serta lembaga sosial dan masyarakat, terutama setelah mereka bebas dari LP. "Sebaik-baiknya kami membina di dalam, ketika masyarakat tidak mau menerima dan memberi kesempatan kepada mereka setelah bebas, harapan untuk mereka berubah hanya jadi khayalan," ungkap Netty.

Salah satu guru sukarelawan dari SMK Ricardo Tangerang yang mengajar matematika, Dwi Marsudi, 50, mengaku tertarik untuk mengajari napi anak karena penghuni LP punya kesempatan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. "Kalau tidak kita yang peduli siapa lagi," ucap Dwi yang sudah dua tahun mengajar di LPKA Tengerang. Guru sukarelawan lainnya, Sobari, 50, yang telah mengajar selama tiga tahun, mengaku terpanggil untuk mengajar napi anak dengan tidak menerima bayaran sesen pun. Menurutnya, masa depan anak di LPKA harus dipersiapkan dengan memberikan pendidikan keterampilan yang berkualitas. Meski masih ada stigma tentang mantan napi, ia optimistis anak didiknya bisa menikmati kehidupan baru pascabebas. Ia melihat antusiasme belajar dan keinginan mereka untuk berubah sangat tinggi. Tinggal bagaimana mereka diberi kesempatan oleh masyarakat sekitar. "Mereka (napi anak) juga punya masa depan, sama seperti anak-anak pada umumnya," pungkas Sobari yang mengaku telah mengajar di LPKA Tangerang sejak 1991.