Presiden Minta Aparat tidak Reaktif

PRESIDEN Joko Widodo meminta penegak hukum tidak reaktif terhadap kritik. Melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Presiden memerintahkan aparat untuk memandang kritik masyarakat sebagai koreksi dan masukan yang membangun.

“Presiden mengingatkan aparat untuk melihat kritik atau info itu sebagai masukan guna melakukan koreksi apabila kritik dan info itu berkaitan dengan oknum aparat,” ujar Johan di Jakarta, kemarin.

Pesan kuat Presiden itu mengemuka saat menanggapi pelaporan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar oleh Badan Narkotika Nasional, TNI, dan Polri.

Ketiga lembaga tersebut melaporkan Haris setelah ia mengunggah tulisan yang viral di media sosial. Dalam tulisan itu Haris memaparkan percakapan dia dengan terpidana mati kasus narkoba yang telah dieksekusi, Freddy Budiman. Dalam percakapan Freddy mengaku telah memberikan uang hingga Rp450 miliar kepada petugas BNN dan Rp90 miliar kepada pejabat tertentu di Polri.

Terkait dengan itu, Presiden memerintahkan penegak hukum mengusut hingga tuntas informasi tersebut. “Aparat yang melanggar hukum dan melindungi pengedar narkoba tentu harus disikat,” ujar Johan menirukan perintah Presiden.

Presiden juga meminta masyarakat tidak takut menyampaikan kritik membangun kepada penegak hukum.

Senada dengan Presiden, tokoh bangsa Ahmad Syafii Maarif mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dan mengungkap informasi dari Freddy Budiman terkait dengan banyaknya aparat penegak hukum, TNI, dan BNN terlibat sindikat narkoba.

Menurut Syafii, informasi yang diutarakan Haris Azhar harus didalami agar terang benderang dengan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. “Diusutlah sampai tuntas sebab masalah narkoba ini sudah sangat kompleks, masuk ke sendi-sendi kehidupan,” keluhnya.

Dinilai prematur

Ikut menanggapi isu itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan informasi yang disampaikan Haris bersifat prematur dan sulit dibuktikan kebenarannya.

Menurut Tito, wajar jika ada lembaga lain yang merasa dirugikan atas informasi itu.

“Kami sudah crosscheck kepada Saudara Haris Azhar melalui Kadiv Humas (Boy Rafli) secara informal. Ternyata tak ada tambahan informasi lebih detail dan signifikan dengan yang disampaikan kepada publik melalui media elektronik,” ujar Tito di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin.

Tito menambahkan Polri telah mendapatkan pleidoi Freddy dan memeriksa pengaca-ranya, tetapi tidak ditemukan hal yang mengonfirmasi keterangan yang dimuat Haris.

Namun, staf Divisi Hak Sipil dan Politik Kontras Satrio Wirataru menilai sikap Polri reaktif. Seharusnya, kata Sat-rio, Kapolri memerintahkan untuk memeriksa CCTV guna memastikan fakta pertemuan Freddy dan Haris pada 2014.

Ia juga meminta Polri memeriksa mantan Kepala LP Nusakambangan Liberty Si-tinjak beserta dua rohaniwan yang ikut mendengar pengakuan Freddy. Terlebih, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM I Wayan Dusak membenarkan adanya permintaan dari orang yang mengaku petugas BNN kepada Sitinjak untuk mencopot CCTV di sel Freddy. (Beo/Cah/Mal/Gol/Nyu/X-7)