Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak terpengaruh dengan pertarungan politik terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPK merespons hal ini berkaitan dengan isu penjegalan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan melalui perkara di lembaga antikorupsi.
"Kami penegak hukum, tetap bekerja tegak lurus dan tak terpengaruh pernyataan dan intervensi politis dari pihak yang terlibat dalam pertarungan politik di luar KPK," tegas juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Minggu, (25/9).
Anies kerap dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E Jakarta. Namun, perkara itu masih di tahap penyelidikan.
Baca juga: Dewas KPK Dinilai Sudah Tidak Bisa Lagi Diharapkan
"Sejauh ini masih pada tahap penyelidikan," ucap Ali.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana menyoroti penanganan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E di KPK. Dia menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menjadi tersangka dalam kasus tersebut.
Baca juga: KPK Endus 3 Pelanggaran Hukum dari Skandal Pungli Rutan
Dalam pernyataannya, sejumlah pakar juga meyakini Anies bakal ditersangkakan melalui kasus itu. Menurutnya, KPK bakal dijadikan alat untuk menjegal lawan politik pemerintah.
Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan penjegalan terhadap Anies Baswedan membuktikan boroknya KPK. Lembaga Antirasuah dinilai tak lagi sejalan dengan muruahnya.
"Dari yang sangat independen, menjadi sangat tidak independen. Dari yang tidak punya conflict of interest, jadi sarat conflict of interest," kata Saut Situmorang.
(MGN/Z-9)
Pansel calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjalankan tugas dengan profesional. Pansel harus berani mencegah intervensi politik.
SOSIOLOG dari Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis mengatakan pemerintah harus lebih serius mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak
Membangun keluarga yang kokoh, lanjut Muhadjir, juga harus dimulai dari perhatian terhadap calon ibu, yakni para perempuan yang disebut sebagai tiang negara.
IM57+ Institute menduga ada intervensi tertentu dalam penanganan kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terjadi peningkatan pengetahuan akan pentingnya ASI eksklusif pada kelompok ibu dengan anak kurang dari dua tahun dari 61,7% menjadi 81,2%.
Cakupan pelayanan kesehatan antar wilayah di Indonesia masih sangat bervariasi. Terdapat wilayah dengan cakupan layanan standar, intervensi spesifik, dan sensitif.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved