Polri Diminta Antisipasi Kerusuhan Tanjungbalai Meluas

KEPOLISIAN Republik Indonesia diminta mengambil langkah antisipatif dalam menangani dan mengendalikan kerusuhan massa bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Kota Tanjungbalai, Asahan, Sumatera Utara, agar tidak meluas.

"Kerusuhan harus diantisipasi dan dikendalikan Polri karena dikhawatirkan meluas," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/7).

Neta mengungkapkan, masyarakat di kawasan pantai timur Sumatera Utara itu rentan dengan konflik termasuk yang bermuatan SARA sehingga perlu penanganan dengan tepat.

Ia mengapresiasi kepolisian yang dengan cepat mengendalikan amuk massa, meskipun sempat terjadi perusakan terhadap sejumlah tempat ibadah.

Menurut Neta, kerusuhan tersebut meluas dalam tempo waktu yang cepat karena kondisi psikologis masyarakat setempat hingga massa sempat membakar sejumlah bangunan, sepeda motor, dan mobil.

Neta menyebut pimpinan Polri harus menunjuk figur Kapolda dan Kapolres yang tepat, serta mengetahui kondisi psikologis masyarakat setempat.

"Sehingga mereka (Kapolda dan Kapolres) mampu memetakan tentang psikologis masyarakat dan daerah rawan kriminal maupun rawan konflik SARA," tutur Neta.

Diungkapkan Neta, Tanjungbalai termasuk kategori daerah rawan konflik sehingga jajaran aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat harus mengetahui kondisi sosial.

Sebelumnya, kerusuhan massa terjadi di Tanjungbalai Sumatera Utara pada Sabtu (30/7) dinihari.

Sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah dan bangunan. Delapan mobil juga dibakar.

Saat ini, Polres Tanjungbalai bersama aparat TNI, tokoh masyarakat dan agama setempat mampu mengendalikan situasi keamanan di lokasi kejadian. (Ant/OL-3)