Kapolri Minta Bawahannya tidak Halangi Repatriasi

SETELAH Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran Ditjen Pajak proaktif menjemput bola amnesti pajak, Kapolri Tito Karnavian menginstruksikan aparat kepolisian untuk mengawal kebijakan tersebut.

Dalam konferensi jarak jauh dengan seluruh kapolda di Mabes Polri Jakarta, kemarin,

Tito menyampaikan tiga hal yang harus dilakukan aparat kepolisian di seluruh Nusantara.

Selain kapolda, konferensi jarak jauh itu disaksikan para kepala kanwil pajak dan perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah.

"Pertama, polisi membantu petugas pajak untuk kemudahan repatriasi wajib pajak maupun deklarasi. Polisi tidak boleh mengutak-atik apa yang disampaikan wajib pajak dalam skema amnesti pajak, kecuali terkait dengan terorisme, perdagangan orang, dan narkoba," kata Kapolri yang didampingi Menkeu Sri Mulyani dan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Kedua, kepolisian tidak boleh membocorkan informasi wajib pajak yang mengajukan skema amnesti pajak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

"Wajib pajak harus diberi jaminan agar yakin data mereka tidak diganggu. Instruksi ketiga, polisi ikut membangun iklim investasi sehingga para investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia," ujar Tito.

Menurut Kapolri, selain mendukung Kemenkeu, pihaknya bekerja sama dengan staf OJK di semua wilayah, kantor cabang BI, bank swasta, dan bank BUMN.

"Kami bersinergi termasuk menjaga kerahasiaan data."

Menkeu Sri Mulyani menambahkan amnesti pajak merupakan cara pemerintah mengumpulkan dana sebesar Rp1.532 triliun untuk pembangunan nasional.

"Jumlah itu adalah target yang berat."

Oleh karena itu, Kemenkeu memerlukan sinergi dengan penegak hukum.

Menurut Sri Mulyani, wajib pajak membutuhkan kepercayaan bahwa data pelaporan pajak mereka tidak di salahgunakan dan hanya untuk memenuhi target penerimaan negara.

Di sisi lain, Kepala BKPM Thomas Lembong menilai realisasi investasi di semester II tahun ini bakal meningkat karena faktor pendorong reshuffle kabinet dan amnesti pajak.

"Realisasi investasi semester I tahun ini mencapai Rp298,1 triliun. Saya melihat respons pasar dan pebisnis terhadap reshuffle sangat dahsyat. Nilai rupiah pun menguat. Kami juga memantau pelaksanaan amnesti pajak. Semoga ini juga bisa mendorong realisasi investasi," ujar Lembong.

Sementara itu, Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Eugene Galbraith mengemukakan pihaknya akan mengoptimalkan sosialisasi untuk menarik dana besar milik WNI yang selama ini mengendap di luar negeri.

"Sebagai salah satu bank gateway, selain menerima tebusan amnesti pajak, kami menyiapkan instrumen seperti reksa dana, asuransi, dan tabungan untuk menarik minat investor. Namun, ada beberapa struktur yang harus kami pahami seperti swap mechanism," ungkap Eugene.

Dalam beberapa hari belakangan ini, Eugene melihat kepercayaan pelaku pasar terhadap amnesti pajak sangat besar.

Kalangan perbankan yakin program ini akan berhasil.

"Kami optimistis kebijakan pemerintah akan terus disempurnakan dan didukung pejabat-pejabat yang kompeten," tandas Eugene. (Beo/Jes/Pra/TS/HK/X-4)