Nurhadi Diduga Hanya Pasang Badan Lindungi Mafia Peradilan

PENGAJUAN pensiun dini Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dari jabatannya dianggap sebagai upaya pasang badan untuk melindungi indikasi suap yang melibatkan petinggi di lembaga perdailan tinggi tersebut.

Peneliti Pusat Kajian Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril menganggap dengan mundurnya Nurhadi seolah-olah membuat kewibawaan MA bersih karena tidak lagi dikaitkan dengan rentetan perkara suap di peradilan.

"Kita tahu dia orang penting dan ring 1 di MA, paham betul situasi MA. Kalau Nurhadi buka-bukaan terhadap kasusnya, saya membayangkan akan banyak pihak yang tersangkut, dan kewibawaan MA akan hancur," katanya, Jumat (29/7).

Menurut dia, akan lebih mudah jika Nurhadi membuka jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik lebih dalam untuk mengetahui apakah jajaran petinggi di lembaganya juga terlibat dalam kasus dugaan suap di banyak peradilan atau sering disebut dengan mafia peradilan.

Namun, Oce menilai yang bersangkutan tidak akan membuka data permainan perkara yang telah terendus selama ini. Pada persidangan suap yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memang sempat disebut sejumlah nama hakim agung.

"Saya rasa Nurhadi tidak akan berani membuka data ketelibatan petinggi MA termasuk hakim agung. KPK harus bekerja keras. Tidak mungkin di tingkat bawah termasuk panitera berani bermain kalau tidak ada kerja sama antara birokrasi dan hakim agung," ujar Oce.

Ia menambahkan, kasus Nurhadi merupakan pintu masuk dalam membongkar rentetan suap di peradilan. Pasalnya, selama ini publik sering mendengar adanya putusan janggal.

"Ini penting jadi pintu masuk. Kalau birokratnya sudah ada titik terang, tinggal mengetahui siapa hakim yang bermain," tandas Oce. (OL-5)