Pansel KPK Harus Ungkap Pelaku Intervensi

MANTAN penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua meminta panitia seleksi calon pimpinan KPK (pansel capim KPK) langsung mencoret peserta yang terindikasi kuat merupakan orang titipan. "Jika memang sudah terbukti, Pansel Capim KPK harus bersikap tegas dan langsung mendiskualifikasi calon titipan. Itu akan memberi pelajaran agar jangan lagi intervensi dalam proses seleksi pimpinan lembaga tinggi negara lainnya," kata Abdullah di Jakarta, kemarin.

Ia pun mendorong pansel berani menyebutkan nama pihak yang telah mengintervensi. "Sebut pula kelompoknya apakah partai politik, lembaga eksekutif, atau lembaga legislatif sehingga masyarakat bisa menilai kelompok tersebut," terangnya. Ia menduga pihak yang mungkin melakukan intervensi ialah partai politik.

"Karena belakangan ini, banyak dari mereka yang tertangkap KPK," cetusnya. Saat dihubungi terpisah, Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri memperingatkan jangan ada lagi upaya intervensi. "Kami sangat menyayangkan intervensi tersebut. Biarkan pansel melakukan proses seleksi secara baik agar terpilih delapan calon yang sesuai dengan harapan publik," ujar Febri saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia tidak memerinci siapa pihak-pihak yang telah berani mengintervensi. Namun, sambung dia, sejak awal aktivis antikorupsi telah memprediksi adanya intervensi. "Pansel jangan dengarkan tekanan partai politik, DPR, atau pihak-pihak lain," cetus Febri. Juru bicara Pansel Capim KPK Betti Alisjahbana membenarkan ada pihak-pihak yang ingin berusaha menitipkan calon tertentu dengan memengaruhi proses seleksi.

Namun, Pansel Capim KPK menolak memberikan perincian pihak-pihak tersebut. "Ada yang berusaha untuk menghubungi lewat telepon, tapi kita punya kode etik dan kita harus hormati kode etik itu karena kita tidak mau mengorbankan reputasi kita. Pihak-pihak tersebut mengintervensi lewat partai politik juga lewat orang," ujar Betti di Jakarta, Selasa (28/7).

Ia menambahkan pihak yang berusaha memengaruhi keputusan hasil seleksi akan ditindak sesuai kode etik yang berlaku. "Kalau ada individu yang bergerilya secara individu kan ada kote etik dan memiliki konsekuensi," terangnya.